-->

"Soal Hutang Pemkab Ponorogo" Ini Kata Kang Pri

Bidik Nusantara
Thursday, 1 October 2020, 19:51 WIB Last Updated 2020-10-02T00:41:37Z

PONOROGO, Bidiknusantara - Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ponorogo, Supriyanto yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono dalam Pilkada Ponorogo memaparkan, bahwa seorang Kepala Daerah dalam hal ini, Bupati itu dipilih dan memiliki jabatan selama 5 tahun dan bukan 4,5 tahun. 

Meskipun Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni (petahana) maju lagi di Pilkada Ponorogo, maka tetap saja jabatan itu melekat dan tak bisa dipisahkan dari yang bersangkutan. 

"Jika yang dipersoalkan itu urusan program pembangunan, maka ukurannya adalah yang harus kita nilai adalah apakah urusan pembangunan jalan, jembatan atau pendidikan, itu urusan wajib pemerintah. Jika wajib, maka sudah semestinya itu menjadi tugas Pemerintah/Kepala Daerah untuk menjalankan pembangunan tersebut," kata Supriyanto.

Hal itu diungkapkan Supriyanto, ketika mendampingi Cabup Ipong ke Kantor Bawaslu Ponorogo untuk memenuhi undangan klarifikasi soal pinjaman atau hutang Pemkab Ponorogo ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 Miliar ke Kantor Bawaslu Ponorogo, Kamis (1/10/2020). 

Selain itu, Supriyanto meminta masyarakat harus bisa membedakan, jika membantu sesuatu kelompok masyarakat maka itu bukan menjadi urusan wajib pemerintah tapi boleh dilakukan. Terang Politikus yang akrab dipanggil Kang Pri ini.

Dan yang terpenting menurut Legislator Partai Gerindra DPR RI, urusan wajib pemerintah seperti pembangunan jalan. 

"Namun demikian jalan juga ada kelasnya. Misalkan ada jalan propinsi, nasional dan juga kabupaten dan itu memiliki kewenangan masing-masing. Seperti jalan antar kecamatan maka itu menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. 

Kalau saya calon bupati maka itu tidak ada masalah. Itu urusan sederhana sekali. Toh, bupati itu menjalankan urusan wajib pemerintahan jadi tidak ada yang salah dan dia menjabat selama lima tahun," paparnya.

Terkait adanya PKPU yang menurutnya ada paslon petahana membuat kebijakan dan merugikan salah satu Paslon, menurutnya tergantung memaknai  PKPU tersebut. "Seperti misalnya Jalan ini akan saya bangun maka pilihlah saya ya, dan kata itu tidak ada.

 Apalagi program-program pembangunan itu telah direncanakan di tahun 2019. Ketika itu urusan wajib, maka bupati sebagai pemegang cambuk pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan wilayah sudah menjadi kaharusan, dan tidak ada masalah. Soal perkara setelah dibangun mau pilih siapa, maka semua tergantung rakyat/masyarakat," pungkasnya. (NC/Red)
Komentar

Tampilkan

Terkini