-->

K2 dan Non K2 Terima SPT, GTT Ponorogo Apresiasi Kinerja Bupati Ipong

Bidik Nusantara
Thursday, 8 October 2020, 08:37 WIB Last Updated 2020-10-08T03:48:48Z

PONOROGO, bidiknusantara.com - Perhatian Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni dinilai sangat luar biasa kepada Seluruh Guru Honorer baik K2 dan Non K2 yang ada di Ponorogo ini. 

Ipong yang dikenal tegas dan perhatian ini berani memberikan SPT kepada GTT dan PTT sehingga mereka mempunyai legalitas yang dan kesejahteraanya semakin meningkat. "Bertahun – tahun, baru kali ini kenyataan, guru honorer baik K2 dan Non K2 baru merasa diperhatikan dan dipedulikan, ya baru masa Pak Bupati Ipong Muchlissoni. 

Saya masih ingat, beliau mensupport Honorer K2 dan Non K2 dengan menggelar doa bersama demi Perjuangan merubah nasib. Terpenting lagi SSPT Bupati dapat dijadikan sebagai dasar legalitas kami sebagai honorer, hingga kedudukan kami sebagai honorer sah dimata hukum. Dan dengan SPT Bupati tersebut kesejahteraan kami dapat meningkat. Diantara teman teman Guru Honorer banyak yang sudah dapat merasakan manfaat dengan SPT Bupati karena dapat mengikuti PPG dan ada pula yang sudah tercairkan sertifikasinya," ujar Nurul Hamidah Ketua FGTT &PTT TK/SD Negeri Kab Ponorogo yang juga Ketua PGHRI (Persatusn Guru Honorer Republik Indonesia) Jatim, Rabu (7/10/2020).

Bahkan apresiasi yang luar biasa pula disampaikan para guru honorer, karena mereka setiap bulan penghasilanya bertambah. 

"Kami di berikan tambahan penghasilan setiap bulan, diberikan hak jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang pembayarannya sudah ditanggung melalui BAZNAS. Semoga segera terealisasi BPJS Kesehatan Korporit yang Insya Allah Bapak Ipong juga akan meringankan pembayarannya bagi Honorer," papar Nurul.

Manurutnya, para Guru Honorer sangat berterima kasih kepada Ipong Muchlissoni karena mereka merasa sangat dibantu dengan terbitnya Perpres No 98 tentang penggajian bagi guru honorer K2 yang lolos P3K tahap I tahun 2019. "Kami berterimakasih pada beliau (Bupati Ipong yang kini sedang cuti,red), PGRI, DINAS, BKD maupun DPRD yang telah memperjuangkan dan mengawal hingga terbit Perpres No 98 tentang Penggajian bagi kawan2 K2 yang lolos P3K Tahap I tahun 2019. (NC)
Komentar

Tampilkan

Terkini