-->

Inilah Hasil Audiensi HMI Cianjur dengan Anggota DPRD Fraksi Demokrat dan PKS Terkait RUU Cipta Kerja

Bidik Nusantara
Wednesday, 7 October 2020, 15:43 WIB Last Updated 2020-10-07T09:03:37Z

CIANJUR, bidiknusantara.com - Setelah orasi sekitar satu jam, di depan gedung DPRD Cianjur, puluhan mahasiswa kader HMI, diterima baik dua anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan PKS.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Deni Aditya mengatakan, intinya yang disampaikan kawan dari mahasiswa sama. Yaitu menyuarakan penolakan dan mosi tidak percaya omnibus law. 

"Kami, dari Fraksi PKS dan Demokrat, telah menerima aspirasi atau apa yang disampaikan. Mengenai atas disahkannya UU cipta kerja tengah malam," katanya, saat temui langsung di gedung DPRD Cianjur, Rabu (7/10/2020).

Deni menuturkan, selain itu sebagai generasi penerus bangsa (para mahasiswa) menyoroti atau menyuarakan juga aspirasi seperti kesehatan, pendidikan, SDM dan SDA.

"Pada intinya hasil audiensi itu menitik berat untuk membatalkan UU cipta kerja. Saat ini suratnya akan dibuat, baik itu kepada pemerintah pusat juga DPR RI," ucapnya.

Lalu, soal mosi tidak percaya, kata dia, mengenai ditetapkannya omnibus law. Hal itu menurut pandangan, pikiran, pendapat dan kajian-kajiannya, dirinya sebagai DPRD, sangat merugikan kepentingan masyarakat.

"Secara khusus hal sama, pandangan kami dengan mereka. Yaitu memperjuangkan hak-hak aspirasi masyarakat," kata Deni, didampingi Fraksi PKS, H. Wilman Singawinata kepada JabarNews.

Terpisah, Jenderal Lapangan (Jenlap) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cianjur, Edwin mengatakan, mengenai menolakan 'Omnibus Law' di kluster kesehatan dan sumber daya alam (SDM) sama halnya, menolak dan mosi tidak pecaya.

Ia memaparkan, di kluster kesehatan, baik terkait rumah sakit, dokter, hingga bidan.Keran pemain asing dibuka, sehingga Indonesia benar-benar terbuka untuk siapapun mencari nafkah. "Terlepas pribumi dan rakyat sendiri kesulitan bertahan hidup," ujarnya.

Menurut Edwin, di kluster SDA, prinsipnya RUU cipta kerja ini adalah karpet merah bagi investor, bagi penjajahan negeri ini. "Indonesia secara terbuka ibaratnya mengucapkan selamat datang kolonialisme," imbuhnya.

Lantas, kata dia, bagaimana sikap pemerintah, DPR dan partai politik (Parpol).? Menilai tak lebih dari agen penjajahan, mencari recehan dari investor, dengan mengorbankan kepentingan anak negeri.

"Maka layaknya demang di jaman Belanda, yang memeras keringat pribumi. Demi pengabdi kepada kompeni, pemerintah, DPR dan partai bersuara mewakili kepentingan investor. Bukan mewakili dokter, bidan, buruh ataupun Pemerintah Daerah (Pemda). Mereka, rela rapat hinggga ralut malam.
Demi kepuasan para investor," tutur Edwin.

Jenderal lapangan (Jenlap) HMI Cianjur menyikapi, itulah kondisi negeri ini.
Masih terjajah, jadi tak perlulah teriak NKRI harga mati, aku Pancasila, karena fakta negeri ini berada di bawah ketiak penjajah. "Negeri ini berada dalam cengkraman ideologi kapitalisme melalui sistem politik demokrasi," 
pungkas Edwin.(Yad)
Komentar

Tampilkan

Terkini