-->

Ini Keterangan Saksi Ahli Pengwil INI-IPPAT DKI Jakarta dalam Sidang PMH di PN Bogor

Bidik Nusantara
Thursday, 8 October 2020, 22:13 WIB Last Updated 2020-10-12T22:33:21Z

KOTA BOGOR, bidiknusantara.com - Sidang gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di tuduhkan kepada Martina Hendriati oleh Benny Leimana di Pengadilan Negri (PN) Kelas 1 Kota Bogor, kini memasuki babak baru.

Dalam persidang kali ini, saksi ahli dari Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Penjabat Pembuatan Akta Tanah (IPPAT) DKI Jakarta dari tergugat yakni Martina Hendriati, SH, Selasa (06/10/2020) lalu.

Sebagai mana yang di sampaikan dalam persidangang, saksi ahli mengatakan, dalam pembuatan Akta dihadapan Notaris membuat (Akta-red) otentik berdasarkan Minuta.

"Setelah minuta ditandatangani dengan sempurna maka Notaris mengeluarkan salinan Akta, inilah yang diberikan kepada para pihak (pemohon) yang tersimpan dan harus dijaga oleh Notaris adalah minuta-nya," kata DR. Irawan Santosa, S.H, S.pN, MH saat menjadi Saksi Ahli dari INI-IPPAT DKI Jakarta, Selasa (06/10/2020) lalu.

Ia menjelaskan, menurut Undang-undang Jabatan Notaris didalam Pasal 1 ayat 13 bahwa protokol Notaris merupakan, arsip Negara yang harus disimpan dan di pelihara. Namun harus disimpan dan dipelihara-nya tidak disebutkan.

Akan tetapi, kata dia, sepanjang yang membawanya itu Notaris, Minuta itu boleh keluar. Namun jika yang membawanya bukan Notaris itu tidak di perbolehkan, karena arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris," terangnya.

DR. Irawan Santosa menegaskan, Minuta tersebut bersifat rahasia, berkaitan dengan Akta yang dibuat berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari para pihak dan itu bagaimana terdapat dalam sumpah jabatan harus di rahasiakan seumur hidup. "Jika Notaris meninggal, Minuta tersebut dipegang oleh pemegang protokol atau disimpan dan di pelihara oleh pemegang protokol," tegasnya.

Merutnya, Apa bila Minuta tersebut hilang, sebagai mana ketentuan yang mengatur didalam UUJN, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang memastikan, kehilangan tersebut disengaja atau tidak.

Jika disengaja, ada sangsi-nya sebagai mana diketahui, begitu juga tidak di sengaja. Tentu ada sanksinya. Hal itu diatur dalam undang-undang jabatan Notaris, mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, secara hormat dan tidak hormat.

Namun menurutnya, apa bila yang menghilangkan Minuta tersebut orang lain, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MP Notaris itu berada yang menentukan siapa disini yang lalai. Tentunnya siapa saja yang menghilangkan arsip tersebut menurutnya sebagai saksi ahli bisa di kenakan sanksi," tutur DR. Irawan Santosa.

Sementara itu, dalam sidang PMH Saksi ahli kedua DR. Maman Sudirman, S.H, S.pN, MH, M.Kn, ME, menerangkan terkait ketentuan lelang. Dalam kategori lelang, kata dia, ada tiga ketegori, yaitu, lelang eksekusi, non eksekusi sukarela dan non eksekusi wajib.

Dosen Tarumanagara ini menjelaskan, didalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan, lelang eksekusi juga macam-macam. Terkait dengan Pasal 6 Undang-undang hak tanggungan itu termasuk pada lelang eksekusi.

"Lelang hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 4 Tahun 96 tentang UUHT. Didalam Pasal 6 UUHT disitu di jelaskan, pihak kreditur dapat langsung melakukan Lelang. Namun, didalam ketentuan terkait dengan eksekusi itu diatur di dalam Pasal 20 bahwa Lelang itu dapat dilakukan secara dibawah tangan, Lelang yang dilakukan secara paraturan eksekusi dan Lelang dilakukan menurut sita eksekutorial," tutur DR. Maman Sudirman, saat dimintai keterangan dalam persidangan, Selasa (06/10/2020).

Sementara itu, kata dia, objek hak tanggungan, apa bila meriver kepasal Undang-undang No. 4 Tahun 96 tentang UUHT. Yang namanya hak tanggungan itu ada yang namannya hak milik dan hak-hak lainnya.

"Tekait hak tanggungan dijelaskan, berkaitan dengan hak-hak atas tanah berikut atau tidak berikut barang-barang yang ada diatasnya. Pada saat kita Lelang yang harus kita perhatikan didalam ketentuan Lelang itu, ada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pejabat Lelang. Ada kelas 1 dan ada kelas 2," jelas DR. Maman.

Kemudian, lanjut dia, terkait dengan proses lelang itu diatur didalam ketentuan Menteri Keuangan Tahun 2017 yang di sebut dengan petunjuk teknis pelaksanaan Lelang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 dan Peraturan Dirjen Tahun 2017 terkait objek Lelang itu disebutkan didalam risalah Lelang.

Pada saat objek itu di Lelang ada yang namannya Risalah Lelang. Dan, ada macam-macam, ada yang namanya Minuta, Salinan, Grose dan ada kutipan, itu fungsinya terkait lelang. Jadi pada saat itu, yang terkait pada objek misalkan tanah, berarti objeknya harus di tuangkan didalam rilasal Lelang.

Karena, kata dia, perinsip Lelang itu berupa benda bergerak atau pun terhadap benda tidak bergerak. Jika disederhanakan Lelang itu adalah jual beli. Namun berbeda jual beli menurut PPAT, intinya kalau lelang itu lebih menyeluruh. Baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, apakah objeknya, tanah, bukan tanah, boleh dilakukan melalui lelang. Itulah yang dituangkan didalam ketentuan peraturan Dirjen maupun Peraturan Petunjuk Teknis. Khususnya yang mengatur risalah Lelang, disitu harus jelas objeknya," tutur Dosen Universitas Brawijaya itu. (Gan)
Komentar

Tampilkan

Terkini