-->

LSM Tidak Berhak Meminta dan Memeriksa Data Sekolah

Bidik Nusantara
Friday, 4 September 2020, 14:56 WIB Last Updated 2020-09-04T13:13:58Z

KAB BOGOR, Bidiknusantara - Sekolah seringkali didatangi bahkan diduga diintimidasi oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ketika dianggap sekolah tersebut diduga terdapat temuan atas dugaan hal - hal yang dapat berakibat merusak nama baik sekolah atau kepala sekolah itu sendiri.

Hal tersebut dikatakan Seksi  Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negri Kabupaten Bogor Bambang Winarno, S.H M.H dihadapan peserta bimtek.

"Bapak - bapak para Kepala Sekolah jangan sekali - kali berikan data sekolah ketika diminta oleh  oknum LSM, apalagi sampai mengintimidasi kepala sekolah, anda (para kepala sekolah) tidak perlu takut terhadap oknum LSM, kalau perlu laporkan langsung ke Saya, nanti akan kita tindak lanjuti itu, karena yang berhak meminta dan memeriksa data sekolah adalah Dinas Pendidikan, kejaksaan dan kepolisian bukan LSM". Jumat (04/9/2020).

Disisi lain LSM melaporkan pihak sekolah yang diduga berbuat nakal atau pungli (pungutan liar) atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara,  kepihak berwajib.

Kanit Reskrim Polres Bogor AKP. Benny Cahyadi, S.H. S.I.K menyampaikan, pihak sekolah jangan ikut - ikutan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak dan merugikan sekolah.
Oleh karena jika ada kesalahan atau kekurangan sebaiknya di koreksi atau dikonsultasikan ke pihak yang dapat membantu menjadi baik.

"Seperti ada beberapa sekolah dikita yang dilaporkan karena adanya indikasi kecurangan atau laporan dari LSM, yang meminta dana jalan jalan namun tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan. Maka polres akan mengundang untuk klarifikasi permasalahan. Disini pihak sekolah jangan merasa takut kalau tidak salah, kalau takut berarti salah, Hadapi saja. Kita hanya ingin klarifikasi ". Terang Kanit Reskrim dalam sambutan.

Disini pihak sekolah jangan terbawa arus permainan oknum LSM, karena suatu saat ketika berbuat tindakan melanggar hukum atau tindak pidana maka yang akan merugikan nama baik sekolah maupun oknum. 

"Selagi pihak sekolah merasa benar, maka jangan takut dan jangan juga ngumpet, katakan saja apa adanya" tegasnya.

Intinya saya mewanti wanti saja jangan sampai berbuat demikian.
Pihak sekolah harus profesional dalam menjalankan manajmen keuangan yang berasal dari dana hibah pemerintah atau dana BOS. 

Transparansi, dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi, artinya pos - pos pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan, tidak boleh dilebih - lebihkan atau di markup bahkan membuat laporan fiktip ini yang melanggar hukum. Jangan samapai kepala sekolah tergiring ke opini ini. 

(Red)
Komentar

Tampilkan

Terkini