-->

Gembok Unas, Ini Jawaban Kadis Dinsos Cianjur

Bidik Nusantara
Thursday, 3 September 2020, 16:10 WIB Last Updated 2020-09-03T09:32:59Z

CIANJUR- Puluhan massa aksi tergabung Gerakan Masyarat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur, Jawa Barat, menyampaikan aspirasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diduga menjadi ajang korupsi.

Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi unras, Tirta Jaya Pragusta mengatakan, seperti diketahui, bahwa program sembako merupakan program dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Maka itu, kata dia, perlu dikawal agar tepat sasaran kepada keluarga pemerima manfaat (KPM), dan jangan jadi ajang Bancakan sekelompok oknum tak bertanggung jawab," kata Tirta saat menyampaikan aspirasi, Kamis (3/9/2020).

Ia menegaskan, sebagai organisasi masyarakat, tentu peduli akan keberlangsungan pembangunan, perekomian daerah, yang bersih dari tindak yang di duga ajang korupsi.

"Nah, terutama tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara," tegas Tirta, kepada awak media.

Sementara, lanjutnya, hasil tenemuan di lapangan Gembok Cianjur, adanya indikasi-indikasi pelanggaran seperti halnya terkait adanya indikasi korupsi, dan kolusi program BPNT diduga dimonopili oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur, dan tim penyalur diubah-ubah bentuk, disinyalir demi kepentingan politik. 

"Adanya suplier yang meraup keuntungan tidak wajar, dari harga nilai sembako sangat mahal, lalu kualitas yang jelek. Sehingga sangat merugikan KPM," ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai ada indikasi korupsi, terstruktur diduga dilakukan oleh TKSK dan tim penyalur. Yang ikut-ikutan membuka e-warong.

"Banyaknya rekrutmen E-warung yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berupaya untuk menghadirkan kontrol sosial, sebagai upaya keritik membangun terutama demi terselenggaranya good government, atau tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Korlap Gembok Cianjur itu.

Sehingga, kata dia, hal itu dapat memberikan keadilan bagi masyarakat kecil. "Maka itu menuntut diantaranya, stop monopoli e-warung yang terindikasi digunakan sebagai alat politik. Bubarkan forum koordinator E-warong yang disinyalir, digunakan untuk kekuatan politik, bubarkan supplier BPNT se-Kabupaten Cianjur, ganti dengan pedagang lokal (UMKM) dengan ketentuan berlaku," tegasnya.

Agar para pelaku usaha kecil bisa mandiri, dan mengurangi pengangguran di Cianjur. Lalu, ganti TKSK se-Kabupaten Cianjur, yang ikut-ikutan memonopoli program BPNT dengan turut membuka e-warung, juga ganti Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Cianjur, yang telah lalai dalam kepemimpinannya," pinta Tirta.

Terpisah, Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman melaui Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Cianjur, Ahmad Mutawali mengatakan, sangat setuju dan mendukung penuh aspirasi disampaikan oleh massa aksi saat ini. 

Tapi, kata dia, konteknya harus sama-sama mengawal program. "Sebagai bahan evaluasi kita, tentunya akan terus mengawasi dan mengawal program BPNT," kata Mutawali saat menerima massa aksi, diterima baik melalui audensi di aula Sekertariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur.

Kadis Dinsos mengatakan, akan mengevaluasi semua program, untuk kedepannya secara bertahap, agar lebih baik lagi. "Bila ada oknum atau sekelompok tak bertanggung jawab (bermain) akan diberikan sanksi tegas tentunya," tegas Ahmad Mutawali.

Menurutnya, asalkan niatan sama dan ikhlas, semuanya akan membenahi dan dievaluasi secara kontinyu. "Tentu semua itu butuh proses panjang," imbuhnya.

Ditanya, ada tudingan program BPNT dikait-kaitkan ada dugaan penggiringan politik Pilkada 2020 saat ini. Ia mnegaskan, tidak ada dan itu tidak benar.  "Tidak ada kepentingan politik dan itu baru dugaan atau menduga-duga kan. Bila ada politisir siapa yang mempolitisirnya.?," tanya Mutawali.

Dalam kesempatan itu Mutawali kembali menegaskan, tidak ada kepentingan politik, apalagi program BPNT, PKH, dan program bansos lainnya.

"Karena ini program dari pemerintah, kalau dipolitisir siapa yang mempolitisirnya ke ranah politik. Sekali lagi, ini kan Program dari Pemerintah Pusat (Presiden) jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Justru semua pihak harus mengawal dan mengevaluasi, biar pelayanan lebih baik lagi, yang diterima oleh para PKM. Khususnya warga Cianjur. Supaya program lebih baik, bahkan program bansos itu dikawal satgas pangan dari Polres Cianjur," pungkasnya.(Yad)
Komentar

Tampilkan

Terkini