-->

Ibnu Iwan Berpendapat Perusahaan Manfaatkan Kondisi Covid-19 untuk PHK Karyawan

Bidik Nusantara
Sunday, 9 August 2020, 22:29 WIB Last Updated 2020-08-10T07:53:17Z

KOTA BOGOR - Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP) PT Goodyear Indonesia melakukan mediasi dengan pihak manajemen PT Goodyear Indonesia diruang rapat Disnakertrans Kota Bogor, Jum'at (7/8/20).

Pada kesempatan itu, Perwakilan Perusahana, Esardariter Gojear Pamrihadi mengatakan, dalam mediasi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan teranmigrasi Kota Bogor dalam hal ini mendengarkan masukan-masukan dari pengusaha dan buruh.

"Nanti mediator yang akan mereumuskan anjurannya seperti apa.?. Hasil medisi itu kan bentuknya anjuran. Anjuran itu yang memberikan atau yang mengeluarkan adalah mediator, produk hukumnya dari mediasi adalah mediator," ujarnya.

Menurutnya, PHK sudah dilakukan sesuai ketentuan." Menurut hemat kami apa yang ada di ketentuan dan merujuk dari literatur-literatur bagai mana kami menterjemahkan Undang-undang itu," tutur Pamrihadi kepada wartawan usai mediasi Jum'at (7/8/20).

Ketua PUK SP KEP PT Goodyear Indonesia, Ibnu Iwan Maulana mengatakan, bahwa proses mediasi antara pihak serikat pekerja dengan manajemen PT. Goodyear Indonesia sudah dua kali dilaksanakan. Namun, kata dia, dalam mediasi kedua ini masing–masing pihak belum menemukan titik temu untuk permasalahan yang di mediasikan.

Ia menegaskan, pihak serikat pekerja tetap bertahan agar manajemen PT. Goodyear Indonesia membatalkan proses PHK, sementara pihak manajemen kukuh akan tetap mem-PHK 44 orang karyawan. "Perusahaan menguatkan pendiriannya. Bahwa PHK tetap di putuskan menjadi PHK dengan alasan pandemi, atau posisi keuangan keritis disebabkan Pandemi," kata Ibnu kepada sejumlah wartawan usai melaksanakan mediasi, Jumat (8/8/20).

Alasan ini, kata dia, didalilkan perusahaan merujuk pasal 164 ayat 1 dimana disitu disebutkan bahwa perusahan bisa mem PHK karena alasan Phospayer (keadan memaksa). Dengan konpensasi 1 PMTK. Tetapi dalam proses PHK ini banyak hal-hal menurut pandangan kami, itu menyimpang dari aturan proses PHK itu sendiri yang di atur dalam undang-undang.

Kondisi yang sanagt memprtihatinkan saat ini, lanjut Ibnu, adalah teman- tema sudah tidak bisa dibayar lagi upahnya atau tidak menerima upahnya dan pelayanan kesehata-nya pun sudah di hentikan. Ini menurut kami tidak pantas dilakukan apa lagi oleh perusahaan yang bersetatus PMA yang harus menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang mempunyai aturan Perundang-undangan dimana diatur dalam UU 13 tahun 2003 itu sejatinya untuk melindungi tenaga kerja Indonesia," tuturnya.

Dalam mediasi kali ini, masih kata Ibnu,  perusahaan diwakili oleh pengacaranya. Kita juga di hadiri pengacara. Dan pihak perusahaan telah menutup mediasi ini. dengan akan dibterbitkannya anjuran. 

Tetapi, kata dia, yang menarik dari mediasi kali ini, serikat pekarja telah menawarkan berbagai solusi untuk mencegah terjadinya PHK. Contohnya, pengurangan upah, apapun yang perusahaan inginkan kita siap mengadaptasinya, itu tidak diterima, Terus penangguhan penaikan upah tahunan itu pun tidak di terima. Perpanjangan PKB satu tahun kedepan, itu juga tidak di terima. Artinya, memang kami berpendapat perusahaan memanfaatkan kondusi Covid-19 untuk mem-PHK karyawan semata-mata untuk efesiensi biaya itu tidak fair menurut kami," papar Ibnu.

Sementara itu, Tim advokasi Ritelrasi Serikat Pekerja, Soleh menambahkan, menangapi upaya-upaya perusahaan yang melakukan PHK pihaknya sangat menyayangkan secara organisasi. "Kami dari organisasi sangat menyesalkan. Karena mereka (perusahan) tidak melakukan prosedur yang ada. Seharusnya sebelum PHK itu, apapun keadaan-nya itu harus didiskusikan secara baik, antara serikat pekerja dengan perusahaan, tidak serta-merta menyampaikan niatnya kemudian melakukan pemutusan kerja dengan mengeluarkan surat keputusan, padahal sudah jelas didalam UU ketenaga kerjaan," terangnya.

Menurutnya, ketika serikat pekerja belum runding, atau belum sama-sama mau. PHK baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan Industrial atau penetapan hubungan kerja lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. "Boleh perusahan menyimpangi. Namun adanya sekorsing, tapi kata dia, ini tidak dilakukan, mereka (perusahan) tetap menetapkan adanya surat keputusan PHK secara sepihak.," imbuhnya.

Disisilain, kata dia, dalam ketentuan ketika ada SK PHK-PHK yang tidak sesuai undang-undang pasl 1 51. Tapi mereka mengasumsikan bahwasanya batal demi hukum itu surat keputusan terpisah sebelum di batalkan. Padahal, ini batal demi hikum bukan dibatalkan. Kalau bahasanya dapat dibatalkan oleh hukum, tapi kalau batal demi hukum sepanjang kami ketahui berati surat keputusan tidak pernah ada. Tapi ternyata pihak perusahaan tetap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kekuatan pekerja, bagai mana hak pekerja yang seharusnya di terima sebelum prose atau selama proses belum selesai itu tidak di bayarkan.

Inilah yang membikin kawan kawan pekerja marah dalam arti itu tidak prontang Kenapa.? Pihak perusahaan ini perushan besar menyangkut ini tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Maka kami sebagai bidang hukum di pimpinam pusan organisasi FSP KEP Ke. Kami akan melaporkan atau menyampaikan kepada ketua umum baik peangkat, akan berupaya semaksumal mungkin, bagai mana memperjiangkan hak pekerja," paparnya.

Sementara itu, saat dipertanyakan pandangan disnakertrans atas langkah yang dilakukan PT Goodyear terhadap karyawanngnya, Kadisnakertrans 
Elia Bontang tidak bisa menjelaskan karena masih tahap mediasi.

"Ini kan mediasi, masih sementara dimediasasi kan, dan kita tidak bisa bahwa itu, tapi harapan kita titik temunya kesepakatan, ujungnya kan itu, win-win solution yang dicari penyelesaian terbaik" jelasnya. (GN)
Komentar

Tampilkan

Terkini