-->

Ada Apa? Gembok Unras Gerudug Pemkab Cianjur

Bidik Nusantara
Tuesday, 25 August 2020, 20:20 WIB Last Updated 2020-08-25T13:27:30Z

Kabag Humas dan Protokol Setda Cianjur : Penyaluran program sembako (BPNT), tentunya Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, akan mengevaluasi mengenai mekanisme semuanya.


CIANJUR- Massa aksi tergabung dalam wadah Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (Gembok) Cianjur menggelar unjuk rasa (Unras) di depan Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur, Selasa (25/8/2020).

Salah satu koordinator lapangan (Korlap) Gembok Cianjur, Tirta Jaya Pragusta menyampaikan aspirasi, unras ini beserta aliansi pergerakan di Kabupaten Cianjur. 

Ia memaparkan, selaku organisasi masyarakat (Ormas) yang peduli akan keberlangsungan pembangunan, perekomian daerah yang bersih dari tindak pidana korupsi.

"Terutama tindakan-tindakan yang merugikan  keuangan negara," katanya.

Maka itu, menemukan adanya indikasi-indikasi pelanggaran seperti halnya mengenai adanya indikasi atau dugaan korupsi kolusi program BPNT yang dimonopoli oleh Pemda Cianjur, dan tim penyalur dirubah-rubah bentuk, demi kepentingan politik. 

Adanya dugaan suplier meraup keuntungan, tegas Tirta, tidak wajar dari harga nilai sembako sangat mahal, dengan kualitas sembako jelek, sehingga sangat merugikan KPM.

"Indikasi korupsi terstruktur, yang dilakukan oleh TKSK dan tim penyalur," bebernya, yang ikut-ikutan membuka warung elektronik gotong royong (e-warong).

Ia menyambungkan, banyaknya rekrutmen e-Warung yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini upaya untuk menghadirkan control sosial, sebagai upaya keritik membangun. Terutama demi terselenggaranya good government atau tata kelola pemerintahan yang baik.

"Sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat kecil tertindas," terangnya.

Masih ujar, Tirta, maka pihaknya menuntut diantaranya agar stop monopoli E-Warong terindikasi digunakan sebagai alat politik, bubarkan forum E-Warong yang disinyalir, digunakan untuk kekuatan politik, bubarkan supplier BPNT se kabupaten Cianjur, ganti dengan pedagang lokal (UMKM) dengan ketentuan berlaku.

"Agar para pelaku usaha kecil bisa mandiri dan mengurangi pengangguran," 

Terakhir, Tirta juga menambahkan, ganti TKSK se Kabupaten Cianjur, yang ikut-ikutan memonopoli program BPNT dengan turut membuka E-Warong, lalu ganti kepala dinas terkait, yang diduga telah lalai dalam kepemimpinannya.

"Kami sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi Pemkab Cianjur. Sehingga, Plt Bupati Cianjur sebagai kepala pemerintah daerah bisa menindaklanjuti," tegasnya saat menyampaikan keinginan dan harapan massa aksi.

Terpisah, Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Cianjur, Iyus Yusuf mengatakan, tentunya aspirasi melalui unras disampaikan masyarakat akan ditampung dan akan ditindaklanjuti. Pihaknya atas nama Pemerintah Daerah (Pemkab) Cianjur akan mengevaluasi semuanya.

Lebih detail, ia memaparkan, mengenai penyaluran program sembako BPNT, tentunya pemerintah daerah, akan mengevaluasi mengenai mekanismenya.

"Ya, mulai dari pengadaan sampai dengan penyaluran yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat (KPM)," jelasnya saat dihubungi melalui via WhatsApp (WA), sore.

Ia menyambungkan, hal tersebut sudah jelas sesuai dengan ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan untuk perbaikan, melalui kritik membangun saat ini menyampaikan aspirasi," jelas Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Cianjur. (Yad)
Komentar

Tampilkan

Terkini