-->

Nuradi Akan Laporkan Distributor Beras yang Diduga Tak Miliki Izin Merek ke-Disprindag Provinsi

Bidik Nusantara
Tuesday, 21 July 2020, 08:27 WIB Last Updated 2020-07-22T05:29:08Z

KAB.BOGOR - Beras Padi Pamijahan Pulen milik Perusahaan CV. Putra Pamijahan Perkasa (PPP) diduga tidak memiliki izin merek.

Hal tersebut terbukti saat di telusuri melaui Website https://ahu.go.id/ dan https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ ternyata nama dan Merek Dagang perusahaan tersebut tak terdaftar didalam website milik Kementrian Dalam Negeri tersebut.

Seperti di ketahui dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, dalam Pasal 2 diatur bahwa Pelaku Usaha yang memperdagangkan beras dalam Kemasan kurang dan 50 kg (lima puluh kilogram) wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Disamping itu dalam Pasal 4 disebutkan Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaku Usaha yang merupakan: a. Pengemas Beras; dan/atau b. Importir Beras. 

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. merek; b. kelas mutu beras, berupa Premium, Medium, atau Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. berat/isi bersih atau netto dalam satuan kilogram atau gram; d. tanggal pengemasan; dan e. nama dan alamat Pengemas Beras atau Importir Beras. (3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.

Disamping itu dalam Pasal 12 Permendag Nomor 59 Tahun 2018, ditegaskan Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7, atau Pasal 9 wajib melakukan penarikan Beras dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Beras dalam Kemasan yang tidak mencantumkan Label yang telah terdaftar.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor Nuradi, membenarkan bahwa CV. PPP memang belum memiliki izin merek, setelah pihaknya melakukan Peninjauan lapangan.

Namun, kata dia, kewenangan untuk lebel atau izin merek itu merupakan kewenangan pusat, yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan RI.

"Terkait kalau itu merupakan pelanggaran (Penindakan) pun juga merupakan kewenangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) artinya pemerintah pusat, kita sekarang tinggal menghimbau agar CV. Putra Pamijahan Perkasa ini, segera mengurus izin," tegas Nuradi, Jumat (17/7/20).

Nuradi mengatakan bahwa, hasil dari peninjauan lapangan juga akan dilaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat serta pihaknya akan kembali melakukan pengawasan setelah 14 hari Kerja," imbuhnya.

Sementara itu, ketika di konfirmasi, salah satu perwakilan CV. PPP Budi mengatakan bahwa beras tersebut berasal dari panen para petani di wilayahnya.

"Beras kami berasal dari hasil panen para petani di wilayah pamijahan, dan saat ini hanya untuk kebutuhan di wilayah pamijahan saja, untuk merek saat ini sedang diurus," kata Budi, Selasa (21/7/30). (Rd/red)
Komentar

Tampilkan

Terkini