-->

Kades Purwasari Akui Tidak Mengetahui Mekanisme Perijinan Galian C

Bidik Nusantara
Friday, 3 July 2020, 23:28 WIB Last Updated 2020-07-04T02:27:05Z

KARAWANG - Ketua Umum LSM Garda Patriot Bersatu (GPB) Denis FW mengatakan, dari hasil investigasi LSM Garda Patriot Bersatu dan di lokasi penambangan yang berada di Dusun Kalijurang, RT. 01/RW. 02 Kp. Kalijurang, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang diduga bodong.

Menurut Denis, ditemukan fakta bahwa dalam melaksanakan usaha galian c di Desa Purwasari ini tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam menjalankan aktifitasnya. "Pengusahanya tidak memiliki IUP, namun telah melaksanakan penambangan, jelas ini pelanggaran UU no 4 Tahun 2009 tentang Minerba," katanya.

Ketika di konfirmasi, Yosep selaku pengusaha galian C, Rabu (01/07/20). mengaku memang tidak mengantongi IUP dan hanya memiliki izin dari lingkungan sekitar penambangan.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Purwasari H. Jimi Permana mengaku pihaknya belum mengetahui mekanisme ijin pertambangan oleh karena itu pihaknya akan menghimbau kepada pengelola galian C untuk memenuhi perizinan terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktifitas galian.
"Saya melihat ada dasar, emang itu kaitannya dari lingkungan sekitar, akhirnya kalaupun itu dianggap ya tidak ada izin sudah pasti kita akan mempertanyakan terhadap si pengelola tersebut, kalaupun itu sudah dilaksanakan, kita akan himbau, tempuh dulu perijinan-perijinannya," ucap Jimi di kantornya, Kamis (02/07/20).

Jimi mengaku tidak mengetahui terkait dengan prosedur perizinan galian c, saat mengetahui sudah ada izin dari lingkungan dikira sudah cukup sehingga pihaknya pun memberikan izin operasional galian c di desanya.
"Pada saat itu melihat disana ada secara kaitannya dengan lingkungan di sekitar pelaksanaan kegiatan tersebut sudah membubuhi tanda tangan izinnya, kita hanya melihat hanya dari dasar tersebut. Kalaupun misalnya hal tersebut memang ternyata belum memenuhi syarat pelaksanaan tersebut. Disaat itu pun kita kembali ke si pengelola, untuk memberikan himbauan bahwa hal tersebut jangan dulu dilaksanakan, kalau memang aturan terkaitnya itu memang harus ditempuh dengan proses-proses perijinan yang lainnya, ya itu tempuh dulu proses-proses yang lainnya," papar Jimi. (*)

Sumber: Targetnews86
Komentar

Tampilkan

Terkini