-->

Jamkeswatch Minta Bupati Bogor Segera Revisi Perda No16/2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tarif Ambulance

Bidik Nusantara
Tuesday, 14 July 2020, 06:47 WIB Last Updated 2020-07-14T11:15:56Z

KAB.BOGOR - Demi kesembuhan sang buah hati apapun akan dilakukan oleh orang tua. Hal tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh Muhamad Fauzi orang tua pasien bayi nyonya Dini yang sudah hampir seminggu dirawat di ruang perinatologi di salah satu rumah sakit swasta daerah Bogor.

"Pasien yang pada hari kedua ini tiba-tiba mengalami sesak napas pasca kelahirannya, akhirnya di vonis mengalami gangguan pada paru-parunya. Dari penjelasan dokter yang menangani, pasien harus segera dipindah ke ruang Nicu dengan alat bantu Cpap. Lagi-lagi karena keterbatasan fasilitas maka pasien akan di rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya," kata Aden Arta Jaya selaku Ketua Dpd Jamkeswatch Bogor melalui release resimi yang di terima redaksi, Seninin (13/7/20) malam.

Selain itu, Lanjut Aden, kesulitan mencari rujukan sangat dirasakan oleh petugas rumah sakit. "Terbukti di hari rabu tanggal 8 juli 2020 mereka (rs) sudah menghubungi tidak kurang dari 15 rumah sakit di Bogor, Bekasi, maupun wilayah Jakarta, namun belum ada juga yang bisa menerima pasien ini," imbuhnya.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, akhirnya pihak rumah sakit menghubungi relawan Jamkeswatch Bogor agar di bantu mencari rumah sakit rujukan. "Indra putra relawan yang di hubungi rumah sakit sehari sebelumnya akhirnya memutuskan untuk melihat langsung kondisi pasien di rumah sakit pada hari minggu 12 juli 2020 bersama rekannya Dara sekitar jam 12.30. Adapun kasus pasien ini sudah di share ke grup Relawan Bogor raya sejak dua hari yang lalu. Lebih dari 45 rumah sakit wilayah bogor, depok, bekasi dan jakarta, bahkan sampai ke wilayah tangerang di hubungi jamkeswatch masih belum ada satupun yang bisa menerima pasien ini," tutur Aden.

Sekitar pukul 14.00, lajutnya, Indra kembali di hubungi petugas Rsud Tarakan dan menyatakan kalau pasien acc di rujuk ke Rsud Tarakan namun harus menggunakan Ambulance Gawat Darurat(AGD). Hal ini dimaksudkan agar selama proses rujukan pasien tetap termonitor oleh alat dan petugas medis dengan maksimal.

"Masalah muncul di saat rumah sakit memang belum memiliki AGD. Usaha Jamkeswatch meminta bantuan Dinkes DDKI untuk masalah AGD gagal karena protokol covid 19 tidak memperbolehkan AGD DKI melakukan penjemputan pasien di luar daerah, Jamkeswatch kembali mencoba menghubungi Agd dari Depok dan juga Agd Rsud Cileungsi dengan maksud meminjam agar keluarga pasien tidak terkena iur biaya," jelas Aden.

"Karena ingin rujukan segera di lakukan, akhirnya orang tua pasien menghubungi temannya untuk menyewa AGD dari pihak ketiga dengan biaya Pribadi sebesar Rp 6500,000 kluarga langsung nego harga
Proses rujukan berlangsung sekitar pukul 19.30, pasien diberangkatkan ke Rsud Tarakan," sambungnya.

Menyikapi hal tersebut, kata Aden pihaknya selaku ketua Dpd Jamkeswatch Bogor sangat menyayangkan adanya iur biaya ambulance. "Padahal tentu kita ketahui pelayanan ambulance merupakan pelayanan tranfortasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan yang di sertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Dan ini, seharusnya tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan yang mana sesuai perpres 82 tahun 2018 pasal 47 Hurup c penggunaan ambulance termasuk pelayan yang di jamin," katanya.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, lajut Aden, pihaknya sudah sekitar dua tahunan yang lalu dari Jamkeswatch meminta agar perda Kabupaten Bogor no 16/2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan tarif Ambulance segera di revisi. "Padahal sudah jelas di pasal 20 ayat (1) tarif retribusi bisa di tinjau selama 3 Th sekali dan di ayat (3) di jelaskan penetapan tarif retribusi bisa di tetapkan dengn peraturan Bupati. Karena sangat tidak layak aturan sepuluh tahun lalu itu hinga saat ini belum di revisi. Apalagi ini menyangkut biaya perawatan, sangat tidak relevan ketika tarif bengkel tahun 2010 masih di gunakan di tahun 2020 ini, Hal ini jelas akan memicu semakin banyaknya pasien yang harus mengeluarkan biaya lebih saat harus di rujuk ke rumah dakit lain denganenggunakan AGD," paparnya.

Aden berharap, dengan penetapan tarif retribusi yang bisa di tetapkan dengan peraturan Bupati nantinya iur biaya ambulance tidak lagi terjadi di Kabupaten Bogor. "Saya berharap bupati Kabupaten Bogor segera menerbitkan Perbup baru yang mana sudah di ajukan beberapa bulan lalu kerena pembahasan sudah dilakukan."harapnya.

Sumber : Jamkeswatch
Komentar

Tampilkan

Terkini