-->

Ade Yasin Terbitkan Perbup No. 25 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Ambulans

Bidik Nusantara
Thursday, 23 July 2020, 04:31 WIB Last Updated 2020-07-22T21:49:01Z
Foto : 2019 di kantor dinas sosial kab. bogor
KAB.BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya terbitkan Perbup nomor 25 tahun 2020 tentang Tarif pelayanan ambulans dan kereta Merta pada rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Aden Arta Jaya selaku Ketua Dpd Jamkeswatch Bogor Raya melalui release resimi yang di terima redaksi, Rabu (22/7/20) malam.

"Peraturan ini mulai dikluarkn tanggal 17 april 2020, jamkeswatch Bogor dalam hal ini menyambut baik dan memberikan apresiasi pada pemerintah Kabupaten karena langkah ini sudah tepat," ungkapnya.

Perjuangan tentang ambulance, kata Aden, sudah di lakukan dari tahun 2018 oleh buruh dari masing 2 Federasi, Jamkeswatch Bogor dan perwakilan masyarakat. "Bukan tanpa alasan perjuangan ini dilakukan dikarenakan banyak kasus iur biaya ambulance di bbrp Rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor (ambulance AGD) bagi jamkeswatch selaku pengawas kesehatan dengan adanya Perbup ini sangat bersyukur Sinyal perbaikan pelayanan kesehatan khususnya dalam hal ambulancn karena selama ini selalu ada masalah iur biaya saat proses merujuk antar rumah sakit," terangnya.
Foto : Aksi Tahun 2018 menuntut agar perda No. 16/2010 segera revisi atau Bupati Kabupaten Bogor mengeluarkan Perbup baru 

Kasus ini,lajut Aden, terjadi bukan tanpa alasan seperti contoh kalau ada kasus pasien yang membutuhjan rujukan ruangan Intensif di pastikan ambulance yang di butuhkan Adalah AGD dan hampir rumah sakit yang ada di Kabupaten tidak punya cara lain yang di lakukan ialah dengan menghubungi ambulans rekanan atau pihak ke tiga biaya nyapun cukup tinggi terkadang keluarga terpaksa mengikuti arahan petugas rumah sakit demi kesembuhan keluarganya yang sakit.

"Padahal kalau kita lihat sesuai isi perpres 82 /2018  tentang Jaminan Kesehatan bab lV pasal 47 Hurup C pelayanan ambulans darat dan laut. Ini adalah salah satu manfaat yang di jamin. Masalah lain yang sering mengakibatkan adanya iur biaya ambulans di rumah sakit adalah tentang Tarif perda no 16 /2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai di sebutkan di situ ada di pasal 17 Hurup d. jarak 31 kilometer sampai dengan  40 kilometer sebesar Rp 70000 di poin e. Jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan Rp 10000 untuk setiap 10 kilometer. Tarif ini belum termasuk bahan bakar, biaya tol, biaya supir, dan perawat pendamping," terang Aden.

Menurutnya, ini yang memicu respon dari beberapa Rumah sakit, tarif ini belum sesuai di saat program jaminan kesehatan nasional di jalankan perda ini sampai belum ada revisi. Oleh karna itu semangat jamkeswatch, para buruh dari berbagi Federasi dan wakil masyarakat tahun 2018 melakukan aksi di kantor dinas kesehatan kabupaten bogor untuk menuntut agar perda ini segera di revisi atau bupati Kabupaten Bogor membuat Perbup.  "Sebagaimana dijelaskan sesuai isi perda no 16 /2010 Pasal 20 ayat (2). Meninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan peraturan bupati," imbuhnya.

Aden berharap, dengan dikeluarkannya Perbup no 25 /2020 bisa menjadi payung hukum fasilitas kesehatan baik rs milik pemerintah ataupun rs milik swasta tinggal bagaimana mengawasi, mengawal dan menindak jika nanti di temukan pasien di kenakan iur biaya ambulans saat proses rujukan. 

"Kami meminta agar dinas kesehatan kabupaten bogor segera melakukan sosialisasi tentang Perbup no 25 /2020 tentang Tarif pelayanan ambulans dan kereta merta secara langsung dengan para pihak seperti Persi, arssi, bpjs kesehatan dan para direktur rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Bogor. Bagaimana cara klaimnya apakah dengan regulasi ini bpjs kesehatan bisa mengikuti dan juga jika rumah sakit tidak mempunyai ambulance yang di butuhkan pasien saat proses rujukan ini juga harus di carikan solusi. Terakhir dari kami jamkeswatch selaku  pengawas kesehatan harapannya setelah keluar Perbup ini tidak ada lagi kabar pasien yang menggunakan jkn _kis, jaminan kesehatan milik daerah atau warga kurang mampu kena iur biaya ambulans saat proses rujukan," pungkasnya.(*)
Komentar

Tampilkan

Terkini