Rustandi : KPM Jangan Diam Kalau Merasa Dirugikan - Bidik Nusantara

Sabtu, 27 Juni 2020

Rustandi : KPM Jangan Diam Kalau Merasa Dirugikan

KAB.BOGOR - Kepala Dinas Sosial Kebupaten Bogor, Rustandi menegaskan bahwa yang terpenting bagi Agen Bank Mandiri Program Bantuan Sosial Pangan adalah melaksanakan distribusi barang-barang sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), dengan memperhatikan Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas, saat Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Tamansari, Jumat (26/06/2020).

Menurutnya, Perlindungan hukumnya itu tergantung dia (agen/e-warung) melanggar atau tidak, ketika dia tidak melanggar tapi disangkakan melanggar ya itu harus dibela, tapi yang kemudian dia melanggar paling tindakan prefentifnya dicabut agenya, ketika dia melanggar tidak sesuai dengan Pedum dicabut nanti oleh Bank Mandiri.

Akan tetapi, kata dia, ketika Komoditi barang beratnya kurang seharusnya ditambah, jika kualitasnya yang kurang harus juga dikembalikan dan diganti. Karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak meminta ganti barang yang tak sesuai Pedum.

"Kalo ada warga yang merasa kualitasnya tidak bagus kembaliin, itu adalah kewajiban agen kan, kalau agen Mandiri pastikan harus dia ada stok, tapi kalau agen penyalur (Pemasok/ Supplier) dia bertanggungjawab untuk mengganti, KPM jangan diam kalo merasa dirugikan," tegas Rustandi.

Heran Ada Buah Nanas Di Komoditi BSP Perluasan

Dalam kesempatan itu, Rustandi mengingatkan bahwa Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulu disebut BPNT adalah Program Negara, sebagai wujud Presiden, Kementerian Sosial, Gubernur dan Bupati yang hadir membantu kebutuhan Rakyat masuk kategori Tidak Mampu atau Miskin.

"Jadi semua pihak tolong jaga kondisi ini agar hak-hak warga terpenuhi, persoalan siapa yang penyalur (Pemasok/Supplier) siap Agen, itu sudah ada kreterianya. Untuk agen atau Penyalur patuhi tepat mutu dan tepat jumlah," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk para agen Bank Mandiri harus pandai memilih bahan pokok atau komoditi, sesuai dengan yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat serta tahan lama, sehingga KPM tidak dirugikan.

"Nanas ini kan sehari harus habis, apakah memang semua Nanas harus dihabiskan sehari. maksudnya agen itu menyediakan sesuai kata Pak Menteri 'pilih lah menu makanan atau sembako yang betul dibutuhkan dan biasa dimakan oleh masyarakat' apakah nanas dimakan setiap hari, Telur, Tempe dan Tahu itu wajar setiap hari dibutuhkan," katanya.

Rustandi menghimbau Agen dapat mempertimbangkan juga usia makanan itu berapa hari, "Jangan kemudian sehari dua hari sudah busuk, dijaga itu," ujarnya.

Komoditi Sesuai Pedum Harus Dijaga Keberlangsunganya

Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Bantuan Sosial Pangan (BSP), Rustandi juga menyampaikan, Bank Mandiri sudah mengidentifikasi dan menetapkan Agen yang layak menjadi e-Warong Program BSP.

Oleh karena itu Agen Bank Mandiri berkewajiab menyediakan bahan baku atau Komoditi, sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) dengan tepat mutu dan jumlah. "Ketika itu terpenuhi itu dijaga keberlangsunganya, pokoknya dia melanggar berdasarkan aduan fakta dilapangan boleh mengadu ke Mandiri, Dinas Sosial atau Kecamatan. Tapi tolong jangan fitnah ," tutur Rustandi.

Ia menegaskan, kegiatan Monev ini selain dalam rangka menghimpun informasi dan aduan juga, memastikan informasi yang diterima pihak Dinas sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Rustandi kembali menegaskan Agen Bank Himbara atau e-Warong jangan sampai ada yang berbuat sesuatu diluar yang sudah ditentukan dalam Pedum, apalagi sampai merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kalo ada yang nakal agennya atau penyalurnya, Cabut !, karena itukan warga di korbankan. Negara sudah hadir untuk kebutuhan rakyatnya," tegasnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai Tim Koordinasi (Tikor) yang sudah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 460/235/Kpst/Per-UU/2019, malah ikut menjadi Penyalur (Pemasok/Supplier) bahkan Agen e-Warong dalam program BSP.

"Kita yang mendapatkan amanah paling bawah harusnya konsisten kepada apa yang harus Kita lakukan, tadi Saya jelaskan jangan sampai Kepala Desa ikut menjadi Penyalur, gak boleh bahkan istrinya jadi agen gak boleh itu," pungkas Rustandi. (Ran/GN/Ria)
Comments


EmoticonEmoticon