IndustriAll Indonesia Council Sampaikan Surat Keberatan terkait SE tentang THR kepada Menaker - Bidik Nusantara

Rabu, 13 Mei 2020

IndustriAll Indonesia Council Sampaikan Surat Keberatan terkait SE tentang THR kepada Menaker

JAKARTA - IndustriAll Indonesia Council beserta anggota affiliasi yang berjumlah 10 federasi mendatangi kantor Kementrian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2020).

Salah satu perwakilan dari Federasi SPMI Mubarok mengatakan, kedatangan anggota federasi affiliasi yang berjumlah sekitar 30 orang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Garteks, SPMI, Kep, ISI dan Cemwu itu untuk menyampaikan tuntutan agar Menteri Tenaga Kerja segera mencabut Surat Edaran No.M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020. 

"Semua menyampaikan keberatan atas surat edaran itu karena isinya sudah melukai hati para pekerja atau buruh di seluruh Indonesia, disisi lain surat edaran tersebut juga telah menurunkan derajat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami minta S.E segera dicabut persetan hasil produk dari pada LKS Tripnas," katanya.

Senada diungkapkan Ngatiyem, salah satu perwakilan dari Federasi SPKep KSPSI AGN/Cemwu. "Kemenaker adalah kantor kementrian tenaga kerja. Maka sudah selayaknya berpihak kepada pekerja atau buruh, bukan mengeluarkan surat edaran yang berdampak buruk kepada para pekerja," ungkap Ngatiyem yang akrab disapa Lek.

Saat dikonfirmasi, Iwan Kusmawan selaku Ketua IndustriAll Indonesia Council membenarkan bahwa kedatangan dari anggota federasi affiliasi ke-Kementrian Tenaga Kerja RI, untuk menyampaikan surat keberatan atau protes kepada Menaker terkait surat edaran tentang THR yang berdampak buruk bagi kesejahteraan kaum pekerja atau buruh di Indonesia.

Menurut Iwan, seharusnya kebijakan Kementrian tenaga kerja berpihak kepada para pakerja atau buruh. Karena, kata dia sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah dirumahkan dibayar upahnya 50 persen eh THRnya dicicil, belum lagi yang sudah di PHK kompensasinya belum jelas dan belum lagi yang sudah diputus kontrak.

"Semestinya jika dasarnya Pandemi Covid 19, justru buruh yang sangat menderita. Mengingat banyak protes, hendaknya Menaker segera mencabut surat edaran yang menjadi polemik," pungkas Iwan. (Din)
Comments


EmoticonEmoticon