Diduga Tak Sejalan dengan Ketua Kelompok, Penerima Kartu PKH di Blokir - Bidik Nusantara

Minggu, 17 Mei 2020

Diduga Tak Sejalan dengan Ketua Kelompok, Penerima Kartu PKH di Blokir

Nia Ketua Kelompok Pendamping PKH Desa Balonggandu
KARAWANG - Sikap kritis seorang warga kepada Pendamping PKH ( Program Keluarga Harapan ), berakhir dengan pemblokiran hak warga penerima manfaat.

Hal ini terjadi kepada salah seorang warga bernama Edah Jubaedah ( 42 ) yang bertempat tinggal di Dusun Kertamulya RT 01 / RW 001 Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Menurut Endah dari bulan Agustus 2019, dirinya tidak pernah mendapatkan haknya hingga sampai saat ini. Hal itu disampaikan Endah ketika ditemui di kediamannya Minggu, (17/5/20). Ia menceritakan kronologis kejadian kepada waratawan hingga berlinang air mata.

"Akibat saya tidak mau memberikan kartu ATM PKH saya kepada Pendamping waktu itu ketua kelompok saya ibu Imas. saya menerima dua kali pencairan setelah itu PKH saya tidak cair lagi dengan alasan pailit," kata Endah.

Ia menjelaskan, ketika ketua kelompok diambil alih Nia kartu ATM PKH Atas nama Endah Jubaedah diambil dengan alasan akan diperbaiki agar bisa dicairkan. Namun, kata dia, hal itu tetap tidak sampai, uang PKH tersebut kepada dirinya. "Atas kejadian tersebut saya lapor ke pihak BNI dan setelah lapor uang PKH saya cair namun tidak sesuai dengan yang seharusnya saya terima," ujarnya sambil terisak.

Dari Agustus 2019, lanjut Endah, hingga sekarang saya tidak menerima hak saya tersebut, saya pun tidak mengerti waktu saya urus surat-surat ketika anak saya sakit di Dinas Sosial saya menanyakan ternyata saya masih terdaftar sebagai penerima manfaat PKH," terang Edah.

Ketika dikonfirmasi, hal itu di tampik oleh Nia selaku ketua kelompok pendamping di warung miliknya. "Ibu Edah kalau ambil uang selalu sendiri ga mau kompak kalau yang lain selalu sama kami kolektif ATM saya yang pegang. Saya juga mengikuti prosedur, selalu dikolektifkan sesuai arahan pak Anto sebagai Ketua Pendamping, intinya saya ikut aturan yang ada atau yang dulu sudah ditetapkan oleh ketua pendamping, dan soal ATM warga yang dipegang saya itu berdasarkan surat kuasa yang diberikan anggota," kata Nia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Garda Patriot Bersatu Denis FW yang juga mendapat kuasa dari warga diduga terdzolimi, pihaknya akan segera membawa masalah ini ke ranah hukum setelah semua bukti lengkap.

Ini, kata Denis, tidak bisa dibiarkan warga masyarakat kurang mampu yang seharusnya kita lindungi dan santuni namun pada kenyataannya didzolimi, saya akan bawa masalah ini ke ranah hukum agar semua menjadi terang benderang dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya," tegas Denis.

Menurutnya, untuk masalah surat kuasa dari para warga penerima manfaat itu muncul ketika permasalahan ini sudah mencuat ke publik, serta kejadian ini mungkin terjadi juga di Desa atau wilayah lain di Kabupaten Karawang atau tidak menutup kemungkinan di negeri ini," pungkas Denis (Red)


Sumber: Target 86 
Comments


EmoticonEmoticon