-->

Diduga Ketua Kelompok Penerima PKH Desa Balonggandu Tahan ATM Anggota

Bidik Nusantara
Tuesday, 19 May 2020, 12:16 WIB Last Updated 2020-05-19T05:17:08Z

KARAWANG - Menindaklanjuti pemberitaan akibat sikap kritis warga balonggandu penerima PKH berakhir dengan pemblokiran hak warga penerima manfaat.

Tim media menemui pihak Bank BNI 46 cabang Cikampek untuk meminta keterangan dari pihak Bank yang bekerjasama dengan pemerintah dalam penyaluran dana Program PKH dan tentang nasib rekening atas nama Edah Jubaedah yang tidak pernah dapat dicairkan akibat kartu Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) yang diduga ditahan ketua kelompoknya.

Ditemui diruangannya Ibrahim Penyelia Customer Service Bank BNI 46 cabang Cikampek Senin, 18/5/20, mengatakan kepada wartawan bahwa rekening atas nama Edah Jubaedah masih aktif dan ada dana PKH yang masuk secara lancar.

"Rekening atas nama ibu Edah Jubaedah masih lancar mendapatkan bantuan namun maaf untuk jumlah dan transaksi print out kami tidak bisa mengeluarkan selain kepada pemilik rekening, soal isu bahwa rekening penerima PKH yang di blokir oleh BNI itu tidak benar, kami tidak mungkin memblokir tanpa persetujuan dari pemilik atas nama rekening," kata Ibrahim.

Sementara itu di hari yang sama Senin, 18/5/20, Ketua Umum Garda Patriot Bersatu Denis FW bersama wartawan menyambangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang Jl. Husni Hamid No. 3, Nagasari, Kec. Karawang Barat untuk mempertanyakan masalah lima ( 5 ) orang warga yang diduga mendapat perlakuan diskriminasi dengan cara di hapus kepesertaannya dalam Program PKH, karena GPB menilai ada kejanggalan dari penonaktifan lima orang warga yakni atas nama Sarmi Nurajizah, Suhana, Edah Jubaedah, Winani Sundari, Ina Rosdiana.

Kor Kab PKH wilayah 1 Asep Zuli Hamzah AKS mengatakan, penonaktifan lima ( 5 ) orang warga waktu tahun 2019 dapat dilakukan oleh kepala Pendamping PKH. Namun yang bersangkutan (kepala pendamping) sudah diberhentikan oleh Kemensos sejak bulan Oktober 2019.

"Karena kami menemukan kesalahan yang menurut kami fatal, dan untuk masalah ibu Edah itu masih aktif hanya memang kartu ATM penerima manfaat kalau tidak salah dipegang oleh mantan pendamping PKH. Ini jelas suatu pelanggaran. Sebetulnya, kata Asep, untuk pendamping PKH ada aturan rotasi tiap satu tahun sekali namun pendamping PKH Balonggandu enggan dipindahkan ke tempat lain entah kenapa saya kurang paham," terangnya.

Ia menegaskan, kartu ATM dipegang pendamping adalah suatu pelanggaran. Karena munurutnya, kartu ATM itu bersifat prifacy tidak boleh dipegang oleh orang selain pemilik yang sah yang terdaftar di Bank, dan bila itu terjadi jelas suatu pelanggaran," tegas Asep diamini oleh Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial Asep Ahmad AKS.

Diakhir pertemuan Ketua Umum GPB Denis FW, meminta atas nama kemanusiaan agar pengurus PKH yang bertanggung jawab di wilayah ( 1 ) satu untuk mengaktifkan kembali keanggotaan PKH warga yang diduga telah terdzolimi tersebut, " kami meminta atas nama kemanusiaan agar pak Asep Zuli Hamzah membantu warga yang diduga telah menjadi korban sentimen pribadi tersebut untuk dapat kembali mendapatkan haknya," tutupnya. ( Red )



Sumber: Target 86
Komentar

Tampilkan

Terkini