-->

Pemerintah Waykanan Diminta Kaji Ulang Kerjasama Dengan Penyalur BPNT

Bidik Nusantara
Friday, 3 April 2020, 16:59 WIB Last Updated 2020-04-05T07:48:24Z

WAYKANAN - Carut marutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Waykanan akhirnya mendorong Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Lampung angkat bicara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Waykanan diminta untuk mengkaji ulang kerjasama dengan penyalur yang ada. Karena menurutnya penyalur yang ada saat ini diduga sudah mengambil keuntungan diluar batas ketentuan dan sangat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Aminudin selaku Ketua FPII Setwil Lampung, Jumat (03/04/20).

Ia menilai, dari bantuan 200 ribu di bulan Maret diduga ada senilai Rp. 30.000 - 35.000 yang tidak diterima peserta KPM. Sementara KPM yang aktif mencapai 27 ribu orang. "Bila dijumlahkan dapat mencapai miliaran rupiah penyimpangan BPNT dalam setiap bulannya," rinci Aminudin saat ditemui awak media jaringan FPII di Kantor Sekretariatnya diProv. Lampung, Jalan Ikan.

Aminudin mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Waykanan untuk dapat segera mengkaji ulang kerjasama dengan suplayer yang ada saat ini.

"Bila memang Pemeda punya kepedulian dengan warganya yang kurang mampu yang mendapat BPNT. Maka, saya minta untuk segera mengkaji ulang kerjasama dengan suplayer yang ada saat ini. Karena apa yang dilakukan penyalur untuk mengambil keuntungan diduga saat ini sudah diluar kewajaran," tegasnya.

Bantuan BPNT itu, kata Amin, mudah di pantau, karna dia berupa sembako yang harganya diketahui semua baik harga di tingkat pengecer maupun di tingkat grosir. "Semua masyarakat dapat menghitung dan mengkalkulasi berapa nilai bantuan yang sampai kepada masyarakat," katanya.

Ironisnya, disaat Pemerintah Pusat meningkatkan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu dari 150 ribu menjadi 200 ribu dalam rangka penanganan wabah covid 19, masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk meraup keuntungan," imbuhnya.

Perlu diketahui, lajut Amin, dari hasil pantauan Media Patners FPII ke beberapa Kecamatan di Kabupaten Waykanan yang sudah mendapatkan BPNT untuk bulan Maret ini, masing- masing KPM diberikan beras medium 10 kg, telur ukuran kecil 16 butir, kacang hijau 1/2  kg, kentang asalan 1 kg serta buah pir 1 kg.

"Beberapa KPM yang berhasil di wawancarai oleh media, hampir seluruhnya memberikan jawaban yang sama . Mereka (warga) hampir semuanya mengeluh dan merasa kecewa dengan bantuan yang mereka terima," ucap Amin.

Aminudin menegaskan FPII dan media partnersnya sedang mengumpulkan data guna mengetahui persis kebocoran bantuan BPNT Kab. Waykanan agar dapat segera membuat laporan ke aparat penegak hukum.

Sementara sampai saat berita ini diturunkan pihak penyalur  BPNT Kabupaten Waykanan PT. Mubarokah Jaya Makmur belum dapat dimintai keterangan.

SY salah satu KPM yang ada di Kampung Serupa Indah Kecamatan Negara Batin. Ia mengeluhkan apa yang keluarganya dapat tidak senilai dengan uang 200 ribu.

"Ya kecewa si mas masa katanya kenaikan bantuan, masa dari bulan kemaren hanya ada penambahan telur 10 biji dan buah pir busuk ini 1 kg, masa iya penambahan 50 ribu dapat nya hanya itu," jelas SY.

Sama hal yang disampaikan oleh Roh KPM yang berada di Pisang Baru menurutnya bantuan tidak senilai dengan yang harus mereka terima. "Payah mas, programnya bagus, tapi hak yang harus kami  terima disunat orang pintar terus," imbuhnya.

Roh salah satu KPM di Baradatu pun mengeluh, tapi menurutnya melakukan protes pun percuma karna barang yang diterima sudah ditentukan. "Waduh bagaimana ya' ga sesuai si mas, tapi mau protes apa lagi, kami rakyat kecil tidak bisa ngomong karena barangnya sudah ditentukan dari sananya, " ucap Roh.

Sementara Sekretaris Daerah Waykanan Saipul selaku Tim Koordinasi (Tikor) kabupaten Waykanan saat ditemui media ini senin, ( 30/03/2020 ) seakan -akan tidak tahu dan tutup mata terkait  persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurutnya persoalan penyaluran BPNT urusan suplayer dan terkait e Warong, urusan e warung dengan Bank. 

"Saya itu tidak terlalu ikut campur dan jujur tidak pernah terlibat untuk menikmati hasil bila memang ada penyimpangan BPNT. Saya juga baru bertemu dengan suplayer hari kamis kemaren ketika mereka saya panggil menghadap," jelas Saipul.

Menurutnya, bila terbukti suplayer mengambil keuntungan dari bantuan melebihi ketentuan  untuk masyarakat silakan laporkan kepada penegak hukum.

Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung,  Heriyana ketika dimintai tanggapan media ini melalui WatsApp (28/03/2020) menyarankan permasalahan  BPNT (Bantuan sembako) di sampaikan kepada Sekda Kabupaten/ Kota masing- masing selaku Ketua Tikor. Dan Heriyana mendorong melaporkan ke penegak hukum bila ada penyimpangan.

"Saran kami untuk masalah BPNT /(Bantuan Sembako) dikabupaten disampaikan ke Sekda Kabupaten selaku Ketua Tikor, bila tidak selesai dilaporkan ke Sekda Prov selaku Ketua Tikor Provinsi. Untuk penyimpangan oleh pihak penyalur dilaporkan kepada pihak yang berwajib di tungkat manapun," ujar Heriyana.



Sumber : FPII Setwil Lampung
Komentar

Tampilkan

Terkini