-->

Darurat Sipil dan Karantina Wilayah Dua Peraturan Berbeda

Bidik Nusantara
Wednesday, 1 April 2020, 06:28 WIB Last Updated 2020-04-01T02:47:12Z

BOGOR - Direktur LBH Hidayattulah DR. Dudung Amadung Abdullah, SH menyebut, darurat sipil dan karantina wilayah adalah dua Peraturan yang berbeda.

"Ditengah penangana wabah Corona yang dilakukan oleh pemerintah, ada dua istilah yang sekarang mengemuka yang diharapkan sebagai solusi, pertama adalah darurat sipil dan keduanya adalah karantina wilayah," kata Dudung, Selasa (31/03/20).

Darurat Sipil

Darurat sipil itu berasala dari, Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 yang di tandatangani Presiden Pertama RI Sukarno tangal 16 Desember Tahun 1959.

Menurutnya, dalam Perpu tersebut, disinggung tiga keadaan. Pertama darurat sipil, kedua darurat militer dan ketiganya adalah darurat perang. "Ketiganya tersebut, bisa ditetapan Presiden sebagai panglima tertinggi jika keamanan terancam, baik itu karena pemberontakan, bencana alam atau di khawatirkan adanya pemerkosaan wilayah dan ketertiban negara. Maka, Presiden bisa menetapkan satu diantara tiga kondisi tersebut, sehingga penguasa dari kondisi darurat tersebut Presiden sebagai panlima tertinggi," tutur Dudung.

Lalu, lanjunya, bagai mana untuk di daerah.? Maka, kata Dudung, Presiden bisa menujuk penguasa daerah sebagai penguasa darurat sipil dengan perintah atau intruksi dari Presiden.

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha itu menjelaskan, dari kondisi tersebut, ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimiliki penguasa darurat, dalam hal ini darurat sipil. "Pasal 10 sampai pasal 21 dijelaskan banyak hal, dengan larangan menemui pertemuan besar, memasuki gedung, memasuki wilayah, lapangan dalam waktu tertentu, kemudian juga tentang penyebaran gambar, tulisan dan berita-berita, penyadapan, itu semuanya menjadi hak penguasa darurat sipil," jelasnya.

Namun, menurut Dudung, didalam peraturan pengganti Undang-undang (Perpu) tersebut, tidak dijelaskan tentang konsekwensi pembiayan. "Didalam Perpu tersebut juga tidak ada larangan pindah dari satu daerah ke-daerah yang lainnya, itu tidak di bicarakan. Artinya jika menghadapi mudik, lebaran itu tidak ada larangan ketika seseorang mau mudik, itu tidak disebutkan dalam Perpu No 23 tahun 59," imbuhnya.

Karantina Wilayah

Karantina wilayah itu disinggung dalam Undang-undang No 6 Tahun 2018 yang di tanda tangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 7 Agustus Tahun 2018.

Didalam UU tersebut, kata Dudung, dibicarakan empat ke-adaan. "Pertama ada karantina Rumah, kedua karantina Rumah Sakit, ketiga karantina wilayah dan batasan Sosial Bersekala Besar," katanya.

Ia menjelaskan, ke-empatnya itu di sebutkan dalam UU tersebut. Semuanya itu dibuat di tetapkan untuk apa?. Untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah penyakit seperti halnya kondisi kita sekarang ini.

Kemudian, lajut Dudung, siapa yang berhak untuk menentukan bahwa sebuah wilayah itu di karantina atau tidak.? Menurut pasal 49 ayat 3 UU  tersebut yang berhak untuk menentukan sebuah wilayah dikarantina adalah Mentri, dalam dalam hal ini adalah Mentri Kesehatan.

Karena, kata dia, karantina itu sipatnya pembatasan. Pembatasan orang yang diduga terkena penyakit menurut UU meskipun tidak nampak. Maka kemudian orang yang ada diwilayah tersebut tidak boleh keluar dan orang yang ada diluar juga tidak boleh masuk.

"Konsekuensinya adalah, kebutuhan logistik dari orang dan ternak diwilayah tersebut mejadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait. Artinya tidak sendirian, tidak hanya Pemerintah Pusat. Menurut UU tersebut juga dilibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait, sehingga bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi orang dan ternak didalamnya," kata Dudung.

Terkait dengan pilihan mana yang akan di lakukan Pemerintah, dirinya meyakini bahwa itu pilihan terbaik yang diberi oleh Pemerintah. "Meskipun menurut saya pribadi yang paling tepat adalah kita melakukan karantina wilayah sesuai UU kekarantinaan kesehatan. Karena apa.? Kondisi yang terjadi sesuai dengan apa yang disebutkan didalam UU kekarantinaan kesehatan. Dan juga UU ini, ditandatangani oleh bapak Presiden kita, Ir. Joko Widodo. namun demikian apaun yang dipilih, ini adalah keputusan terbaik untuk menyelamatkan warga negara indonesia," paparnya. (GN)
Komentar

Tampilkan

Terkini