Sri Wahyuni: Perempuan Ponorogo Harus Jadi Pelopor Bangun Desa - Bidik Nusantara

Rabu, 11 Maret 2020

Sri Wahyuni: Perempuan Ponorogo Harus Jadi Pelopor Bangun Desa

PONOROGO - Sri Wahyuni, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sosialisasi tentang UU Desa tersebut diikuti oleh ratusan kader dan pengurus Tim Penggerak (TP) PKK Desa,  TP PKK Kecamatan serta TP PKK kabupaten Ponorogo, Selasa (10/3/2020).

Saat memberi materi, Sri Wahyuni mengatakan sosialisasi ini memfokuskan pada dua poin inti. "Pertama tata kelola keuangan desa serta tata kelola aset desa dan kedua tata kelola BUMDes," ujar Sri Wahyuni. 

Ia mengharapkan, aparat desa beserta masyarakatnya bisa terlibat aktif dan mandiri menciptakan kesejateraan desa. Undang-Undang Desa menurutnya adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa. "Dengan adana pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan," jelasnya.

Semua lapisan masyarakat diharapkan oleh Sri Wahyuni akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. "Undang-udang tentang desa membawa banyak konsekuensi termasuk administrasi dalam keuangan yang berkaitan dengan pemberian dana desa dari pemerintah pusat. Dana yang mengalir ke desa juga banyak yang menuntut akuntabilitas pengelolaan keuangan desa," terang Ketua TP PKK Kabupaten Ponorogo ini.

Politisi Partai Nasdem dari Dapil Jatim VII ini berharap peran perempuan termasuk kader dan pengurus PKK ikut membangun desanya sangat dibutuhkan. "Kita ingin membangun desa kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu masyarakat bisa mandiri menciptakan kesejahteraan," jelasnya.

Sedangkan, kata dia, berkaitan dengan tata kelola keungan desa, menurut isteri Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni itu, aparat di desa dituntut agar mampu menggunakan dana desa secara produktif dan bijak. "Sedangkan tata kelola BUMDes, adalah upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, sehingga unsur-unsur desa dapat menentukan nasib dan kebutuhan ekonominya, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut," paparnya. (NC)
Comments


EmoticonEmoticon