Beberapa Kades Baru Menjabat Bingung Tidak Memiliki APBDes 2019 - Bidik Nusantara

Senin, 23 Maret 2020

Beberapa Kades Baru Menjabat Bingung Tidak Memiliki APBDes 2019

Sumber Foto : Berdesa.com
KAB.BOGOR - Beberapa Kepala Desa yang baru menjajabat mengaku bingung karena tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa (APBDes) Tahun 2019.

Hal itu disamapaikan langsung Ketua Forum Pemuda Pemerhati Desa (FP2D) Dedi kepada Wartawan, Senin (23/03/20).

Dedi menjelaskan, hasil konfirmasi dirinya dengan beberapa Kades di wilayah Bogor Barat sampai saat ini, mengaku kebingungan dengan belum memiliki data APBDes 2019. "Hal ini terlihat di beberapa desa yang mengulangi rapat kordinasi dengan RT dan RW di bulan Januari sampai bulan Februari 2020 agar terlaksananya program pemerintah yang akan di luncurkan melalui program dari Dana Desa," tuturnya.

Hal ini, kata dia, mengundang pertanyaan kepada pejabat sementara yang ditunjukkan waktu serah terima jabatan antara kepala desa lama dengan pejabat sementara di bulan April 2019, nan hasil percepatan dengan waktu yang singkat selama menjabat kurun waktu 6 bulan.

Pejabat sementara juga, lanjut Dedi, di wajibkan melakukan Musrenbang ditingkat desa pada bulan September sampai Oktober 2019, guna menetapkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rencana kerja pemerintahan desa. Kesepakatan antar tokoh masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang ada di desa guna membangun desa mandiri lantas bagaimana ketika program yang sudah di musyawarahkan ternyata tidak menuai realisasi kepada kelompok masyarakat yang sudah di sepakati.

"Tentunya hal ini sudah mencederai konstitusi musyawarah bersama.
Namun di balik ini siapa? Dan kenapa! program yang seharusnya berjalan dengan asas kepentingan dan kehidupan orang banyak menjadikan musyawarah antar sekelompok orang di hilangkan akankah undang-undang yang telah menjamin akan menindak tegas untuk bagi orang atau sekelompok yang telah mencedrai konstitusi musyawarah bersama ada penindakan tegas!.," paparnya.

Dedi mengatakan, pihaknya dari FP2D menharapkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk turun kelapangan guna memberikan pemaparan kepada masyarakat.

"Kami dari team kajian pemuda pemerhati desa sangat peduli dengan perkembangan yang menyangkut hidup orang banyak. Dan, kepada pemerintah kabupaten bogor kami minta agar turun kelapangan guna memberikan pemaparan kepada masyarakat agar tidak terulang kembali 5 tahun yang akan datang," tegasnya.

(Doy)
Comments


EmoticonEmoticon