Bima Arya: Banyak Hal yang Tidak Pasti - Bidik Nusantara

Kamis, 06 Februari 2020

Bima Arya: Banyak Hal yang Tidak Pasti

KOTA BOGOR - Diera saat ini penuh ketidakpastian. Banyak hal yang tidak pasti disini, dari mulai hal terbesar, serius sampai hal terkecil itu serba tidak pasti.

Hal tersebut disampaikan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPC Peradi Kota Bogor dan dialog hukum di ruang Paseban Seri Baduga Balaikota Bogor, Kamis (06/02/20).

"Dulu di jaman orde baru, kita sudah tahu Pak Harto jadi Presiden itu lima tahun sebelumnya. Hari ini, kita tidak tahu Presiden yang sudah terpilih pun akan dilantik atau tidak itu punbelum pasti. Kita lihat ketika kemarin Pilpres, begitupun ratusan pilkada dimana-mana. Jadi mendekati itu masih bingung karena surveinya banyak gak pasti, begitu terpilih belum tentu dilantik. Dan, tidak sedikit kasus Gubernur, walikota yang sudah siap mau pelantikan," jelas Bima.

Sama halnya dalam konteks pembangunan menurut Bima, uang sudah ada belum tentu bisa berjalan. "Contoh banyak, seperti halnya bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang diterima uang 10 Milyar untuk pasar. Ketika nyampe disini kita bingung karena tidak sesuai dengan persyaratan, tidak boleh selain aset Pemkot.

Begitu juga dengan Visi Misi kita, saya dan pak Wakil punya gagasan besar dituangkan di RPJMD ada rencana segala macam tapi belum tentu itu bisa berjalan. Kadang kadang situasinya dilapangan berbeda sehingga belumtentu bisa berjalan di wilayah tersebut," kata Bima.

Oleh karena itu, sambungnya, ditengah ketidak pastian ini. "Satu menurut saya yang menjadi agenda kita bersama ialah kepastian hukum, melalui kepastian hukum semua akses ketidakpastian itu harusnya bisa di perkecil. Karena di kembalikan lagi kepada hukumnya, ketika kegiatan tidak berjalan di Dinas bagian hukum kemudian berbicara, tapi persoalnnya sekarang seringkali bagian hukum kita juga terbatas baik dari personil maupun referensinya, maka dari itu kita butuh PERADI," kata Walikota Bogor yang disambut tepuk tangan dari hadirin.

Menurutnya, ada dua hal yang perlu disikapi, diantanya, fase preventif, yaitu sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum atau potensi pelanggaran. "Kita ingin di ingatkan dan di beri masukan," imbuhnya.

Seringkali, lanjut Bima, bawaan staff hukum Walikota belum tentu memberikan masukan yang tepat, ada efek pisikologis di situ. Tetapi kalau bagian hukumnya independen tentunya bisa.

Yang kedua adalah perbantuan hukum untuk masyarakat. "Jadi kita tentunya dibutuhkan sinergitasnya diantara PERADI dengan pemerintah Kota Bogor. Dengan racikan yang pas dan takaran jelas, pasti akan terlaksana dengan baik dan jelas dalam pelaksanaannya," pungkas Bima. (GN)
Comments


EmoticonEmoticon