-->

Sebut FPII Sebagai Organisasi Ilegal, Mantan Kepala RRI Palu Dipolisikan

Bidik Nusantara
Monday, 13 January 2020, 15:54 WIB Last Updated 2020-01-14T07:56:47Z

SULTENG - Mulutmu adalah harimaumu,  begitulah pepatah yang tepat buat Zahral M, Mantan Kepala RRI Palu SulawesinTengah, yang diduga telah melakukan pelecehan dengan menyebutkan bahwa Forum Pers Independent Indonesia (FPII) sebagai organisasi ilegal.

Akibat ucapannya tersebut, Tim advokasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Sulteng Dicky Patadjenu, SH dan Amerullah, SH dengan dipimpingi langsung Ketua Setwil FPII Sulteng Irfan Denny Pontoh bersama Sekretaris FPII Setwil Sulteng Ema Asmawati, S. Pd, Mpd serta sejumlah pengurus FPII lainnya melaporkan mantan Kepala RRI Palu tersebut ke Mapolda Sulteng, Senin (13/1/2020), dengan Laporan Polisi Nomor : LP/22/I/2020/Sulteng/SPKT tanggal 13 Januari 2020.

Didepan petugas SPKT, anggota tim advokasi FPII menyampaikan sejumlah alat bukti dan kronologis terjadinya fitnah terhadap organisasi FPII yang dilakukan oleh Zahral M, termasuk menyerahkan sejumlah dokumen legalitas FPII, seperti Akte Notaris, Surat Keputusan Menkumham RI serta NPWP. 

Anggota tim advokasi FPII Dicky Patadjenu, SH mengungkapkan,  kronologi peristiwanya terjadi pada akhir bulan desember 2019, bertempat di salah satu ruangan di Kantor LPP RRI Palu. 

"Saat itu di gelar pertemuan Kepala RRI Palu Zahral M yang didampingi oleh sekitar 5-6 orang pegawai LPP RRI Palu dengan tiga orang anggota Komisi Informasi Sulteng diantaranya, Isman, SH (Ketua), H. Rusli Hasan, SE (Wakil Ketua) dan Ir. Syukriah T. Thaha, MM (Anggota)," tuturnya.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, Kepala LPP RRI Palu Zahral Menyampaikan sejumlah pernyataan seperti menyebut "FPII SEBAGAI ORGANISASI ILEGAL".

"Pernyataan Kepala RRI tersebut,  didengar oleh seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan hari itu," kata Dicky.

Atas dasar kronologis tersebut, Dicky Patadjenu, SH mengatakan, patut diduga Zahral M sebagai terlapor telah melanggar pasal 310/311 KUHP. 

"Dasar pelaporan kami adalah Pasal 310/311 KUHP,  karena terlapor telah melakukan fitnah dan penghinaan terhadap FPII," tegas Dicky. 

Sementara itu, Anggota Tim Advokasi FPII lainnya, Amerullah,SH menyatakan,  atas fitnah dan penghinaan yang diduga dilakukan terlapor, maka yang dirugikan dan menjadi korban adalah organisasi FPII. 

Sampai berita ini ditayangkan, Ketua Setwil FPII Sulteng Irfan Denny Pontoh, S. Sos masih menjalani pemeriksaan pendahuluan atau berita acara wawancara (BAW) di Direskrimum Polda Sulteng. (Red)

*Sumber FPII Setwil Sulteng
Komentar

Tampilkan

Terkini