Desa di Kabupaten Bogor Diwajibkan Memiliki Bumdes

Bidik Nusantara
Friday, 10 January 2020, 20:25 WIB Last Updated 2020-01-10T14:20:23Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

KAB.BOGOR - Semua Desa di Kabupaten Bogor wajib memiliki badan usaha milik desa (Bumdes), sesuai dengan surat edaran dari Bupati Bogor Ade Yasin.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Mohamad Shopan usai melaksanakan musyawarah pembentukan badan usaha milik desa, di aula Kantor Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jum'at (10/01/20).

Sementara, kata dia baik dalam undang-undang, PP, maupun Permen, Desa itu dapat membentuk badan usaha sendiri.

"Tapi di bogor dengan adanya surat edaran itu jadi sifatnya harus ada Bumdes disetiap Desa," ujarnya.

Apalagi saat ini, lanjut Shopan sudah masuk ke-enam dana desa. "Sejak tahun 2015 DD itu ada sampai 2019 berjalan, desa masih memfokuskan hanya ke infrastruktur saja," imbuhnya.

Seharusnya, kata dia desa berpindah kebidang yang lain, salah satunya ekonomi. Karena bagaimanapun ekonomi itu perlu di tingkatkan dan perlu dikembangkan, jadi bisa mendongkrak kesejahteraan di masyarakat, termasuk pendapatan asli desa.

"Selama ini desa-desa hanya mengandalkan bantuan terus menerus tanpa adanya kemandirian desa yaitu dengan membentuk Bumdes," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Shopan menjelaskan untuk di Desa Sukatani sendiri ada dua unit usaha yang akan di kembangkan, diantaranya, Bantuan sarana air bersih dan agen gas elpiji.

"Karena, selama ini seringkali ada kendala kekurangan stok elpiji yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Sukatani. Jadi mungkin alternatif untuk desa sukatani ini adalah agen gas elpiji termasuk nanti mengunakan aset yang ada, yaitu Bantuan Prasarana Air Bersih (BPSAB) dari PUPR nanti itu akan di kembangkan menjadi salah satu usaha bumdes," pungkasnya.(GN)



Komentar

Tampilkan

Terkini