Asep Wahyu Minta Pemerintah Kabupaten Bogor Serius Implementasikan Regulasi PL2B - Bidik Nusantara

Rabu, 27 November 2019

Asep Wahyu Minta Pemerintah Kabupaten Bogor Serius Implementasikan Regulasi PL2B

KAB.BOGOR - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya, SH meminta Bupati harus tegas menyikapi terkait maraknya alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan diwilayah Kabupaten Bogor.

"Kalau ada pengembang yang minta ijin untuk membangun perumahan, meskipun perumahan kecil berbentuk cluster mestinya Bupati tegas dalam hal itu. Dalam Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PL2B) itu tidak boleh, terkecuali kebutuhannya untuk fasum," tegas Pria yang akrab disapa Kang AW saat menghadiri Rembug Paripurna, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bogor di Hotel Duta Berlian, Dramaga Bogor, Rabu (27/11/19).

Karena, lanjutnya hal itu merupakan modus pengusaha yang dirancah jadi kecil-kecil, tetapi tetap saja lama-lama lahan akan habis.

"Saya kira modus itu juga harus di pelajari, sehingga pengembang tidak asal dengan alasan membangun cluster atau perumahan kecil. Sehingga lahan yang masuk pada kategori PL2B jadi hilang," uajarnya.

Menurutnya, kedepan kebutuhan pangan di Kabupaten Bogor sangat besar. Lahan pertanian yang tersisa sekitar 51 persen saat ini dapat dikatakan sangat kritis, dari lahan pertanian yang ada hanya mampu mensupply 61% kebutuhan pangan warga di Kabupaten Bogor atau kurang lebih sekitar 3 juta orang dari 5,7 juta penduduk di Kabupaten Bogor.

"Sisanya bukan kita yang memberi makan. Jadi, jangan-jangan Pemkab Bogor malah mensuplai warganya sendiri yang benar-benar warga bogor itu tidak seluruhnya," ujar Kang AW.

AW minta Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memgimplementasikan regulasi PL2B. "Jangan sampai hanya diam diatas kertas regulasi. Tapi promosi aksinya harus amat kongkrit terhadap semua pelanggaran," imbuhnya.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, potensi lahan di kabupaten Bogor ini sebetulnya sanagat banyak, seperti Eks HGU yang menjadi lahan tidur bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk pertanian, baik kopi atau palawija.

"Tanah itu punya fungsi sosial, tapi harus dibangunkan dan kita harus mendorong fungsi itu. Kalau tidak punya fungsi, maka akan menjadi lahan tidur. Tetapi ketika diperbolehkan secara hukum bisa dipergunakan oleh warga setempat," terangnya.

Ia juga menyebutkan bahwa, pihaknya siap membantu pembangunan yang menjadi prioritas program pancakarsa, salah satunya sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dibidang pertanian.

"Sinergi dengan kita, Insya Allah bisa, tingal minta bantuan ke-Provinsi. Apapun yang jadi prioritas pancakarsa pasti di dorong untuk pembangunannya," pungkas AW. (Gan/Gus/Doy)
Comments


EmoticonEmoticon