Adanya Gugatan Hasil Pilkades 2019, Jajang Purkon SH.MH Angkat Bicara

Adanya Gugatan Hasil Pilkades 2019, Jajang Purkon SH.MH Angkat Bicara

Bidik Nusantara
Jumat, 08 November 2019

KAB.BOGOR - Pegiat hukum, Jajang Purkon, SH.MH angkat bicara terkait adanya gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa di Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Dimana, kata Jajang, Calon Kades nomor urut 02 menggugat karena tidak puas atas hasil perhitungan akhir dan kecurangan yang dilakukan oleh Calon Kades Petahana yakni 01 itu, membuktikan tidak semuanya hasil Pilkades serntak 273 Desa di Kabupaten Bogor, yang dilaksanaka pada 3 November 2019 berjalan sukses tanpa ekses.

Ia menjelaskan, jika salah satu calon keberatan atas hasil pilkades, itu memang diatur oleh perbup tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa dan pemberhentiannya.

Menurutnya, keberatan itu harus ditujukan kepada bupati melalui camat secara tertulis (dengan surat). Dan tentunya ada proses ketika memang masih tidak puas.

Keberatan kedua, lanjut dia, diajukan kepada bupati. Nanti tim fasilitasi tingkat Kabupaten akan mempelajari masalah tersebut. Tapi, kejadian di lapangan yang sudah-sudah tidak pernah bupati menggugurkan pelaksanaan pilkades tersebut.

"Solusinya adalah nanti setah terbit SK bupati tentang pengangkatan sodara kepala desa terpilih, baru bisa gugat SK bupati tersebut ke PTUN dan nanti si kepala desa terpilih bisa jadi tergugat intervensi II." papar Jajang kepada wartawan. Jum'at, (08/11/19).

Lebih lanjut Jajang menjelaskan, bahwa
pelaksanaan gugatan PTUN sendiri itu tidak boleh samapai kadaluarsa, waktunya 90 hari setelah SK bupati itu terbit.

"Banyak hasil putusan yang bisa dijadikan yurisprudensi, dimana banyak dari putusan tersebut membatalkan SK dan memerintahkan pilkades ulang," imbuhnya.

Direktur Rumah Hukum Masyarakat Desa itu juga menilai, dalam pelaksanaan pilkades serentak masih banyak sisi kelemahan dalam Perbub.

"Banyak kelemahan dalam Perbub sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu, tidak ada aturan pasal mengenai lembaga pengawas dan pengadil pelanggaran penyelenggaraan proses pilkades," jelasnya.

Kalau di pemilu itu kan ada bawaslu dan ada sidang ajudikasi, kemudian pemeriksaan dilengkapi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), namun dalam pilkades itu tidak ada.

Padahal, lajut Jajang, baik motif, modus dan kualitas pelanggaran hampir sama. "Tentunya ini semua jadi masukan buat Bupati ke depan. Karena tahun 2020 akan ada pilkades serentak untuk 60 Desa," pungkasnya.(Fikly/GN)