Mr.Kan: Sesungguhnya Siapa yang Menyusun Kabinet Kerja Jokowi?

Mr.Kan: Sesungguhnya Siapa yang Menyusun Kabinet Kerja Jokowi?

Bidik Nusantara
Senin, 21 Oktober 2019

Jokowi: Saya pantau bocoran, kabinet sudah rampung (dirilis oleh media massa online: detik dot com: Kamis, 17 Oktober 2019, 09:25 WIB).

Saya mengambil frasa kata 'bocoran' berarti ada pernyataan atau suatu dokumen rahasia susunan kabinet tersembunyi yang diketahui secara diam-diam oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya jadi agak bingung dan timbul pertanyaan di dalam kepala saya, karena pernyataan pak Jokowi tersebut.

Sebetulnya dalam keadaan seperti ini atau sesuai makna "Jokowi mendapat bocoran kabinet sudah rampung". Sesungguhnya siapa saja yang telah menyusun kabinet atau mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerjanya Presiden RI Joko Widodo pada periode kedua ini?

Bukannya pengangkatan Presiden merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 dan Pasal 22 Undang-Undang (UU) RI nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 menyatakan: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian Pasal 22 ayat 1 UU RI nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan: Menteri diangkat oleh Presiden.

Dengan demikian, mengapa Pak Jokowi sampai harus mendapatkan bocoran susunan kabinet baru dapat membaca isinya? Secara logika, jika pak Jokowi sendiri yang menyusun kabinet kerja, tentu tidak harus dapat bocoran baru dapat mengetahui isi susunannya?

Apakah jangan-jangan sesuai penyampaian yang pernah disampaikan oleh ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri (Megawati Soekarnoputri, biasa disapa mba Mega) yang pernah menyatakan seperti ini: 

"Ketika saya jadikan Pak Jokowi sebagai presiden, orang seperti tidak mau tahu pak Jokowi itu jadi oleh siapa. Mereka lupa saya punya tanda tangan pak Jokowi kalau dia adalah *"PETUGAS PARTAI".*"

Saya jadi punya dugaan, jangan-jangan mba Mega punya peran dalam hal ini untuk mengatur *"PETUGAS PARTAI"* pak Jokowi dalam susunan kabinet kerjanya?

Sekali lagi saya  menduga hal tersebut, akan tetapi, apabila dugaan saya tersebut benar adanya, maka apa yang dilakukan oleh pak Jokowi telah menyimpang dari konstitusi dan UU yang tertulis? Jika terjadi demikian, sungguh suatu perbuatan yang tidak terpuji dan sangat memprihatinkan. Negara mau dibawa kemana?

Sumber : Mr.Kan Pengamat Hukum