Irianto Desak Kejari Kota Bogor Periksa Pembangunan Gedung DPRD - Bidik Nusantara

Selasa, 29 Oktober 2019

Irianto Desak Kejari Kota Bogor Periksa Pembangunan Gedung DPRD

BOGOR - Irianto Ketua LBH Barisan Monitoring Hukum desak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor periksa Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor Selasa (29/10/2019).

Gedung yang baru diresmikan bulan April lalu itu, mulai dari perencanaaan bangunan sampai dengan pelaksanaan hingga tingkat pengawas bangunan perlu dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan.

Jika ada kegagalan dalam pembangunan itu maka yang bertanggung jawab dalam hal ini ada 3 unsur diantaranya perencanaan bangunan, pengawas bangunan dan pelaksanaan bangunan sesuai dengan UU No 18 tentang Jasa Konstruksi," tutur Irianto kepada wartawan.

Menurut dia, tahap pertama yang harus diperiksa adalah perencana bangunan, sebab dibutuhkan keterangan dari perencana bangunan, sudah sesuaikah perencanaanya dengan SOP," tambahnya.

"Perlu kajian seperti Iklim termasuk kajian ketinggian gedung dan Perencanaan Bangunan harus melakukan kajian sesuai dengan SOP," ungkapnya.

Apabila pihak perencanaan sudah melakukan sesuai dengan SOP, di duga pelaksananya tidak sesuai dengan perencanaan.

"Pihak pengawasan bangunan juga perlu dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan," imbuh Irianto.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor periode 2019-2024, Atang Trisnanto dengan tegas meminta untuk segera dilakukan audit total dan pemeriksaan oleh yang berwenang. Sebab,7 dingding lantai lima yang jebol dinilai lemah kontruksi.

"Itu terlihat tidak adanya besi beton yang menjadi rangka dinding maupun penyambung dengan lantai. Konstruksi plafon juga tidak menggunakan besi hollow dan hanya ditarik dengan kawat," ungkapnya.

Ditegaskan Atang, untuk gedung yang besar dengan ketinggian 5 lantai dan dengan kondisi cuaca Kota Bogor ekstrim, seharusnya mempunyai perencanaan yang matang.

"Untuk itu kami minta agar segera diadakan audit secara total. Dan harus ada pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Pertama, audit kelayakan gedung. Kita ingin memastikan bahwa konstruksi bangunan yang ada sekarang benar-benar aman. Gedung dewan adalah pusat aktivitas bersama masyarakat, ormas, pemerintah kota, pegawai DPRD, dan juga anggota dewan, sehingga harus terjamin keamanan dan keselamatan jiwa yang beraktivitas di dalamnya," tegas Atang, Minggu (27/10/19) malam ketika duhubungi melalui telepon selulernya.

Atang meminta pihak terkait segera melakukan audit seluruh proses pembangunan gedung DPRD. Juga  ditelusuri kemungkinan penyimpangan. Seperti halnya ketidaksesuaian di standar kualitas maupun kemungkinan jika terjadi penyelewengan.

"Jika di lihat dari usia bangunan yang masih baru pembangunan gedung DPRD ini menggunakan dana negara yang sedemikian besar, mengherankan jika terjadi ambruknya dinding ruang paripurna. Jadi, sekali lagi, harus ada audit secara total," pungkasnya.

(Selly)
Comments


EmoticonEmoticon