Bambang Brodjonegoro : Pemindahan Ibukota Tinggal Mengkaji Revisi Undang-Undang

Bambang Brodjonegoro : Pemindahan Ibukota Tinggal Mengkaji Revisi Undang-Undang

Bidik Nusantara
Kamis, 17 Oktober 2019

BOGOR – Rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Senin 26 Agustus 2019 lalu dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belum lama ini, tinggal mengkaji Revisi Undang-Undang pemindahan Ibukota. 

Hal itu, disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, usai menghadiri Hari Informasi Geospasial ke 50 di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Bogor.

"Tinggal diserahkan RUU ke DPR RI yang baru," katanya kepada wartawan, Kamis (17/10/19).

Ia memaparkan, lokasi Ibu Kota itu terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, serta sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi Ibu Kota baru tersebut memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

"Kajiannya juga sudah dibuat dan peta dasarnya juga sudah dibuat," ujarnya.

Informasi yang didapat, untuk anggaran tersendiri, infrastruktur dasar yaitu jalan, Istana negara, Gedung TNI/Polri, Perumahan ASN TNI Polri, Pembebasan lahan, Lahan Terbuka hijau, Markas TNI itu bersumber dari APBN.

Sedangkan, pembangunan lembaga eksekutif yudikatif dan legislatif, infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN. Sementara, sarana kesehatan, pendidikan, museum dan fasilitas pendukung dari kerjasama pemerintah dan badan usaha.

"Untuk anggaran Perumahan Umum, Sains, Techno Park, Jalan Tol, Bandara, pelabuhan Mal dan MICE itu bersumber dari swasta. Tidak akan membebankan kepada pemerintah, tapi kepada swasta lebih utama dan BUMN juga nantinya," pungkas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.