Sidang Perkara SMK Agribisnis Tanjung Barat, Tim Penasehat Hukum Menilai JPU Terlalu Memaksakan - Bidik Nusantara

Kamis, 26 September 2019

Sidang Perkara SMK Agribisnis Tanjung Barat, Tim Penasehat Hukum Menilai JPU Terlalu Memaksakan

JAMBI - Tim Kuasa Hukum terdakwa Sumono bin H. Abdul Latif (SM) menyampaikan Kontra Memori Kasasi untuk disampaikan ke Mahkamah Agung RI.

"Kontra Memori Kasasi ini merupakan jawaban atas Memori Kasasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat selaku Pemohon Banding pada tanggal  30 Agustus 2019 yang lalu. Hal itu disampaikan Penasehat Hukum SM dari LBH Hidayatullah, DR. Dudung Amadung Abdullah, SH. Kamis, (26/09/19).

Dudung mengatakan, SM adalah Terdakwa dugaan korupsi Perkara Pembangunan SMK Swasta yang berlokasi di Jln Mubarok Desa Mandalajaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi.

"SM dituntut oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dengan tuntutan Hukuman 5 (lima) tahun penjara, Kewajiban menggannti kerugian negara sebesar 348 Juta Rupiah, serta denda 200 juta rupiah  subsider 6 (enam) bulan kurungan," katanya.

Menurutnya, karena terindikasi melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair melanggar  Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Namun dalam Vonisnya Majlis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun Penjara kepada terdakwa dengan kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp. 348 Juta serta denda 200 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan. Majlis menilai bahwa terdakwa SM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 UU Tipikor. Majlis menghukum Terdakwa dengan dakwaan subsidair pada pasal 3 UU Tipikor.

Atas putusan tersebut, sambungnya, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi, namun Pengadilan Tinggi Jambi melalui putusannya justru menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jambi dengan perubahan pengurangan dana pengganti sebesar berjumlah Rp. 61.865.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga dana pengganti yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 286.860.350,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). 

"Majlis Hakim beranggapan selisih dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang pembangunan dan pemanfaatan  Gedung sehingga tidak seharusnya diperhitungkan sebagai pengganti yang harus dibayar terdakwa dalam Memori Kasasinya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menerapkan hukuman yang keliru, karena menurutnya dalam proyek tersebut jelas ada pihak yang diuntungkan dan dibuat kaya, yakni Yayasan penyelenggara pendidikan," paparnya.

Selain itu, lajut Dudung, Jaksa juga mempermasalahkan perihal pengurangan dana sebesar Rp. 61.865.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), jika memang bukan kewajiban terdakwa untuk mengembalikan, seharusnya Majlis Hakim memutuskan kepada siapa selisih dana tersebut harus dibebankan?

Tim Penasehat Hukum menilai bahwa JPU terlalu memaksakan ingin memperkarakan terdakwa. Padahal sudah jelas dalam Putusan Pengadilan Tipikor maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT.JMB, dengan terang menyatakan bahwa; "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti"

Menurutnya, adapun tentang bertambahnya kekayaan Yayasan pengelola SMK adalah sesuatu yang wajar, karena sesuai dengan jumlah proyek yang diterima, yakni berupa : 6 (enam) lokal ruang kelas, 2 (dua) lokal ruang praktek, 1 (satu) ruang kantor, serta sejumlah alat praktek pendidikan dan pertanian. Bertambahnya tersebut adalah suatu kewajaran sesuai apa yang didapatkan dalam proyek bantuan USB SMK Agribisnis.

"Perihal pertanyaan JPU yang mempertanyakan pengembalian dana Rp. 61.865.000,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),  Tim Penasehat Hukum menilai bahwa hal tersebut menunjukan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum kurang memahami masalah. Semestinya, jika dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang pembangunan dan pemanfaatan  gedung tersebut, maka tidak seharusnya diperhitungkan sebagai pengganti yang harus dibayar. Oleh karenanya  tidak perlu dibebankan kepada siapapun, karena dananya sudah dimanfaatkan kegiatan yang menunjang pembangunan dan pemanfaatan Gedung," paparnya.

Oleh karena itu, Tim Kuasa Hukum berharap Majlis Hakim Agung di Mahkamah Agung bisa membuat putusan sendiri dengan membebasan sdr Sumono bin H. Abdul Latif, hal mana karena semua tuduhan JPU menutupi fakta persidangan. Dan, Tim Kuasa Hukum berharap Majlis Hakim memutus dengan putusan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (onslag van recht vervolging)," pungkas Dudung.

Tim Penasehat Hukum SM dari Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah, yang hadir dalam penyerahan Kontra Memori Kasasi tersebut diantaranya, Advokat DR. Dudung Amadung Abdullah, SH dan Advokat Mohammad Arfah, SH. (Red)

Sumber : LBHHID
Comments


EmoticonEmoticon