Pemkot Bogor Melalui Disperindag UPTD Metrologi Legal akan Wujudkan Daerah Tertib Ukur - Bidik Nusantara

Sabtu, 14 September 2019

Pemkot Bogor Melalui Disperindag UPTD Metrologi Legal akan Wujudkan Daerah Tertib Ukur

KOTA BOGOR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor melalui UPTD Metrologi Legal bakal menuntaskan pelayanan Tera/Tera Ulang Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) tahun 2019 di 4 Kecamatan.

Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Deden Marlina, SE, M.Si menuturkan, dari enam kecamatan, UPTD Metrologi Legal untuk sementara sudah melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di dua kecamatan yaitu kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur serta pasar yang ada di Kota Bogor.

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera/tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota," ungkap Deden kepada wartawan ketika di temui di ruang kerjanya, Jum'at, (13/9/2019).

Oleh sebab itu, kata Deden, Pemkot Bogor melalui Disperindag UPTD Metrologi Legal akan mewujudkan Daerah Tertib Ukur tahun 2019.

Menurutnya, untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur tahun 2019, Diperindag Kota Bogor akan menuntaskan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di enam kecamatan melalui tim efektif.

"Di bulan September 2019, tim efektif akan melakukan pelayanan Tera/Tera Ulang di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat," ujar Deden.

Tim efektif tersebut terdiri dari Kepala Dinas, Sekdis, UPTD Metrologi Legal, Kasubag TU, Dua Menera Ahli, Reparatir atau pihak ketiga dan staf umum Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP.

Sementara itu, Menera Ahli Muda Disperindag UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Sinton, ST didampingi H. Sentot Subandono, SE Menera Ahli Madya mengukapkan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

"Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan," ujarnya.

Untuk itu, jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat.

"Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan," pungkasnya.(Gandi)
Comments


EmoticonEmoticon