Disperidag Kota Bogor Berikan Materi Peningkatan Pemahaman Tentang Metrologi Legal - Bidik Nusantara

Senin, 30 September 2019

Disperidag Kota Bogor Berikan Materi Peningkatan Pemahaman Tentang Metrologi Legal

KOTA BOGOR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor memberikan materi peningkatan pemahaman tentang metrologi legal yang dilaksanakan di Rumah Kemasan, Jalan Cermai Ujung, Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Senin, (30/09/19).

Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bogor Deden Marlina, SE, M.Si mengatakan, kegiatan tersebut untuk menambah wawasan tentang kemetrogian Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor yang di kepalai oleh Ganjar Gunawan, Ap.

"Kegiatan sosialisasi kemetrologian ini diikuti peserta dari aparatur Kelurahan se-Kota Bogor yang di wakili para Kasi Ekbang serta dua orang narasumber penera ahli madya Bapak Sentot Subandono,SE dan Penera ahli muda Bapak Sinton Marado Oloan Saragih," tuturnya.

Deden juga menjelaskan tentang keberadaan UPTD Metrologi Legal, tugas UPTD, fungsi metrologi dan tujuan metrologi. Memurutnya, metrologi atau ilmu pengukuran merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi, baik di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Metrologi memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang di produksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan," jelasnya.

Selain itu, masih kata Deden, UPTD Metrologi Legal Kota Bogor merupakan salah satu unit teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, yang di bentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dalam hal kebenaran pengukuran berdasarkan undang-undang RI No 2 Tahun 1981 sesuai tentang Metrologi Legal.

"Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang," tuturnya.

Deden menambahkan, kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan.

"Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian," tambahnya.

Ia memaparkan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

"Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan," papar Deden.

Untuk itu, lanjutnya, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

"Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar," pungkasnya. (Gandi)
Comments


EmoticonEmoticon