Dianggap Tak Patuhi Putusan MA, KWSC Desak Bupati Tuntaskan PSU di Kawasan Sentul City

Dianggap Tak Patuhi Putusan MA, KWSC Desak Bupati Tuntaskan PSU di Kawasan Sentul City

Bidik Nusantara
Senin, 02 September 2019

KAB.BOGOR - Warga Sentul City yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (2/9/19).

Juru bicara KWSC, Deni Erliana menuturkan, kedatangan warga perumahan elit di kawasan Sentul itu untuk menuntut hak merka sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa PT Sentul City, Tbk dan PT Sukaputra Graha Cemerlang tidak berhak memungut Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh kawasan Sentul City.

"Dan keputusan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang mencabut izin Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) milik PT Sentul City, lalu menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola SPAM, PT Sentul City dan PT Sukaputra telah melakukan tindakan yang pada intinya mengabaikan keputusan-keputusan hukum itu," tutur Deni Eliana.

Oleh kena itu, masih kata Deni Erliana, Komite Warga Sentul City (KWSC) perlu menanggapi tindakan tersebut dengan beberapa hal. Pertama adalah, kedua perusahaan itu tetap melayangkan tagihan BPPL kepada warga, dengan alasan putusan perdata hanya berlaku kepada pihak berperkara (inter partes) dalam hal ini KWSC.

"Padahal, putusan MA di atas berdimensi publik (erga omnes) dan bunyi putusannya jelas menunjukkan bahwa itu berlaku bagi warga di seluruh kawasan Sentul City," tegasnya.

Selain itu, kedua perusahaan tersebut juga kembali memutus layanan air bersih di rumah warga yang menolak membayar tagihan BPPL.

"Tindakan ini, selain tak sesuai dengan Putusan MA, juga mengangkangi wewenang PDAM Tirta Kahuripan. Dalam masa transisi pengalihan SPAM, PT Sentul City dan PT Sukaputra hanyalah pelaksana belaka," terangnya.

Padahal masih kata dia, BPPL dan air minum adalah layanan yang berbeda, dan seharusnya tagihan keduanya sudah dipisahkan sejak lama. Kedua perusahaan juga berdalih bahwa meteran air di rumah warga adalah properti mereka. Padahal, meteran air adalah bagian dari komponen yang telah dimiliki warga saat membeli rumah.

Dari fakta yang ada, lanjut Deni, kedua perusahaan mulai menghentikan layanan pengangkutan sampah bagi warga yang menolak membayar BPPL.

"Tapi irosnya, mereka juga merintangi hak warga untuk mengelola sendiri lingkungannya dengan mencegah truk sampah yang disewa warga untuk masuk ke dalam cluster," ungkapnya.

Menurutnya, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan belum melakukan tindakan koreksi apa pun, guna mencegah atau setidaknya memperingatkan kedua perusahaan tersebut. Dengan latar belakang tersebut KWSC menuntut agar Pemkab Bogor melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bogor dan PDAM jangan kalah oleh PT Sentul City dan PT SGC.

2. Pemerintah Kabupaten Bogor segera meminta dan menyelesaikan serah terima pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas lainnya (PSU) di kawasan Sentul City.

3. Dinas LIngkungan Hidup Kabupaten Bogor segera ambil alih pengelolaan sampah di lingkungan Sentul City dan membuka sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3R yang sudah ada untuk di manfaatkan oleh warga Sentul City tanpa dikaitkan dengan BPPL, sebelum tersedianya tempat pembuangan sampah sementara umum yang harus diserah terimakan sesuai dengan Permendagri no 9/2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor no 7 Tahun 2012.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melindungi warga dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan PT Sentul City dan PT SGC.

5. PDAM Tirta Kahuripan segera memasang kembali saluran air warga yang telah diputus oleh PT SGC dan dapat didaftarkan sebagai pelanggan baru PDAM Tirta Kahuripan.

6. PDAM Tirta Kahuripan segera mengambil alih SPAM di wilayah Sentul City secara penuh.

7. PDAM Tirta Kahuripan segera membatalkan kontrak jual beli air curah antara PDAM dan PT Sentul City karena bertentangan dengan hukum.

8. PDAM Tirta Kahuripan segera melakukan pendataan pelanggan baru bagi warga di lingkungan Sentul City.

Juru bicara PT Sentul City, Tbk, Alfian mengatakan PT Sentul City, Tbk menghormati Putusan MA Nomor : 463 K/TUN/2018 terkait SPAM dengan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali serta menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3415 K/Pdt/2018 terkait BPPL dengan mempersiapkan upaya hukum yang sama.

1. Terhadap Putusan MA terkait SPAM telah ada SK Bupati Nomor : 693/309/Kpts/Per-UU/2019. Berdasarkan SK Bupati tersebut dinyatakan bahwa selama masa transisi PT Sentul City, Tbk tetap menjalankan Perjanjian Kerjasama dengan PDAM, operasional pelayanan air minum tetap dilaksanakan oleh PT Sukaputra Grahacemerlang dan berhak memberlakukan syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Meteran air adalah milik PT Sukaputra Grahacemerlang yang dibuktikan dengan adanya permohonan penyambungan instalasi air untuk berlangganan.

3. Terhadap Putusan MA terkait BPPL kami melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

"Dengan tidak adanya pembayaran BPPL dari beberapa warga maka pengangkutan sampah yang merupakan salah satu komponen dari BPPL tidak dapat dilaksanakan, sehingga kami hanya melaksanakan pengangkutan sampah kepada warga yang tetap membayar BPPL", ujar Alfian.

Sementara terkait pengelolaan lingkungan di Kawasan Perkotaan Sentul City, sejak awal telah disepakati berkonsep Township Management sebagaimana diatur dalam PPJB sehingga pengangkutan sampah tidak dilaksanakan melalui RT/RW. Terkait pengelolaan sampah di kawasan permukiman perkotaan diatur dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor : 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.(Gustap)