Deni Erliana : Klaim PT Sentul City tak Sesuai Kenyataan

Deni Erliana : Klaim PT Sentul City tak Sesuai Kenyataan

Bidik Nusantara
Selasa, 03 September 2019

Foto: Komite Warga Sentul City (KWSC) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor. 
KAB.BOGOR - PT Sentul City, Tbk selalu mengklaim menghormati Putusan Mahkamah Agung, baik yang berkaitan dengan pembatalan izin Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) maupun pelarangan untuk menarik Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Lingkungan (BPPL) dari warga di seluruh kawasan Sentul City.

Namun, pada kenyatannya, klaim itu tak sesuai dengan kenyataan," hal itu disampaikan Juru bicara Komite Warga Sentul City (KWSC) Deni Erliana melaui pres rilis yang diterima wartawan, Selasa (03/09/19).

Ia menjelaskan, PT Sentul City sampai saat ini tetap tidak memisahkan tagihan layanan air bersih dari tagihan BPPL, padahal izin SPAM miliknya telah dicabut Bupati.

Bupati pun telah menunjuk PDAM Tirta Kahuripan sebagai pengelola SPAM di kawasan Sentul City melalui SK Bupati Nomor: 693/309/Kpts/Per-UU/2019.

Selain itu, sambungnya, pemisahan tagihan juga telah direkomendasikan beberapa lembaga negara dan pemerintahan, seperti Komnas HAM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ombudsman, dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat, sebelum adanya Putusan MA soal SPAM.

Menurut keterangan PDAM, PT Sentul City tidak kooperatif untuk memisahkan tagihan air bersih dan memberikan data pelanggan, termasuk pelanggan Sentul City yang sambungan airnya telah diputus PT Sentul City," ujarnya.

Juru bicara KWSC itu juga menegaskan, tidak adanya pemisahan tagihan menunjukkan tidak adanya niat baik dari PT Sentul City dalam melaksanakan Putusan MA dan SK Bupati, termasuk langkah korektif yang diminta Ombudsman. Sebab, pemisahan tagihan adalah hal yang paling bisa dilakukan segera.

"Penyatuan tagihan berpotensi melanggar hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan lebih jauh bisa merugikan keuangan negara karena kewenangan SPAM kini telah berada di tangan PDAM," tegas Deni.

Menurutnya, memang benar bahwa PT Sentul City--melalui anak perusahaan PT Sukaputra Graha Cemerlang--masih menjadi operator layanan air bersih selama masa transisi satu tahun.

Namun, baik PT Sentul City dan PT Sukaputra tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aturan berlangganan versi PDAM, bukan syarat dan ketentuan menurut kemauan mereka.

Penyatuan tagihan bisa menjadi alat yang digunakan PT Sentul City untuk memutus layanan air bersih di rumah-rumah warga yang menolak membayar BPPL sesuai Putusan MA.

Tidak pernah ada kesepakatan mengenai konsep township management dalam PPJB, dan PPJB pun seharusnya dilihat sebagai perjanjian antara pembeli dan penjual yang hanya mengatur soal jual-beli, bukan "perjanjian semesta" yang bisa mengatur segala macam hal, termasuk pengelolaan suatu kawasan," paparnya.

Deni juga menjelaskan, bahwa dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 dan Putusan MA menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk pembiayaannya, harus mengikutsertakan partisipasi warga.

Karena itu, tak ada yang berhak menghambat apalagi melarang inisiatif warga untuk mengelola lingkungan mereka sendiri selama amanat Permendagri itu tidak dilaksanakan, terlebih Putusan MA telah meminta PT Sentul City untuk bertanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas selama belum ada serah terima dengan Pemerintah Kabupaten Bogor," pungkasnya. (Gustap)