DPD KNPI Kota Bogor Tolak Sistem Gate Parkir di Lingkungan GOR Pajajaran

DPD KNPI Kota Bogor Tolak Sistem Gate Parkir di Lingkungan GOR Pajajaran

Bidik Nusantara
Kamis, 29 Agustus 2019

KOTA BOGOR - Pembahasan pemungutan retribusi parkir dengan sistem Gate Parkir di lingkungan GOR Pajajaran menjadi pembahasan sejak akhir Tahun 2018 yang tidak ada habisnya.

Pengelolaan pemungutan retribusi parkir di wilayah GOR Pajajaran masih menggunakan Juru Parkir konvensional yang diketahui oleh Pemkot Bogor dalam hal ini merupakan Dinas Perhubungan," ucap Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor Anto Siburian, SH melalui preslis diterima redaksi, Kamis (29/08/19).

Anto menegaskan, upaya penolakan mengenai sistem tersbut sudah terjadi sejak Januari 2019 oleh beberapa elemen Masyarakat khususnya wilayah kelurahan Tanah Sareal.

"Selain masyarakat, DPD KNPI Kota Bogor pun menolak akan adanya pemungutan retribusi parkir dengan sistem Gate Parkir di wilayah GOR Pajajaran karena kebijakan tersebut merupakan langkah yang kurang tepat untuk kegiatan masyarakat Kota Bogor," tegasnya.

Menurutnya, beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pertemuan/rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan, Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Tanah Sareal, Dinas Pemuda dan Olahraga, Juru Parkir, Ketua RW, dan DPD KNPI Kota Bogor.

Pertemuan tersebut merupakan pembahasan tentang pemungutan retribusi parkir berbayar dengan Sistem Gate Parkir yang akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan. Aktivitas Gate Parkir tersebut akan dilaksanakan dengan pembayaran masih oleh Juru Parkir sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan untuk menjaga keamanan agar terdata kendaraan bermotor yang masuk dalam lingkuhan GOR Pajajaran.

"Kami dari DPD KNPI Kota Bogor tetap menolak terhadap sistem tersebut, walaupun Gate tersebut di fungsikan hanya sebagai pendataan hingga waktu yang tidak ditentukan. Substansi dari waktu yang tidak ditentukan merupakan hal yang kurang baik, lebih baik tidak perlu fungsi Gate tersebut di fungsikan, karena pada waktunya akan keluar Regulasi dan/atau Izin mengenai Fungsi Gate Parkir berbayar pada lingkungan GOR Pajajaran nanti. Alasan keamanan merupakan alasan yang kurang tepat untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di wilayah GOR Pajajaran sehingga perlu adanya Gate Parkir berbayar," bebernya.

Lebih lanjut Anto memaparkan, Sebenarnya pada saat pengunjung GOR Pajajaran datang dan kehilangan kendaraannya, seharusnya masyarakat bisa menggugat secara Perdata kepada Pemerintah Kota Bogor karena Pemerintah Kota Bogor selama ini memberikan fasilitas Parkir di GOR Pajajaran, karena masyarakat membayar Retribusi Parkir kepada Juru Parkir, lalu Juru Parkir mendapat KTA dari Pemerintah Kota Bogor, dan besarnya retribusi parkir diatur dalam Perda Kota Bogor. Semua itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 3416/Pdt/1985.

Regulasi/izin terhadap sistem Gate Parkir tersebut seharusnya memperhatikan dari tiga unsur yaitu unsur Filosofis, Unsur Sosiologis, dan unsur Yuridis. Apabila sapah satu unsur tersebut maka stackholder belum bisa mengeluarkan kebijakan terhadap izin/regulasi sistem parkir tersebut.

"DPD KNPI Kota Bogor merupakan Lembaga Non Pemerintah yang bergerak di bidang Kepemudaan. Dalam tubuh KNPI ini menaungi kurang lebih120 Organksasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Komunitas yang terdaftar. DPD KNPI Kota Bogor berkantor di Komplek GOR Pajajaran Jln. Pemuda No. 4, dari segi letak geografisnya juga, kami akan mendapatkan dampak yang sangat besar dari Sistem Gate Parkir tersebut. Aktivitas dan mobilitas OKP dan Komunitas titik pusatnya pasti di Kantor DPD KNPI Kota Bogor. Hambatan terhadap gerakan Kepemudaan merupakan langkah yang salah dan dikhawatirkan mendapat ekses yang kurang baik," paparnya.(Gandi)