Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » Sistem Zonasi PPDB, Bima Mengaku Miris Terima Ungkapan Sinis Siswa Lulusan SMP

KOTA BOGOR - Di berlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku miris menerima ungkapan sinis para siswa atau siswi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masuk melalui akun media sosialnya (Medsos).

"Saya sangat miris menerima ungkapan ungapan sinis dari para siswa atau siswi lulusan SMP yang menyampaikan kepada saya, Pak Walikota Kalau gini dari pada keluar Jutaan rupiah untuk bimbel, lebih baik keluar uang sedikit saja untuk mengurus domisili atau paling tidak kos-kosan didaerah tersebut beberapa bulan sebelumnya. Ya inikan polapikir yang kemudian ada dimana-mana, ratusan sikap seperti ini masuk ke akun sosial media saya sama semua yaris tidak ada siswa -siswi yang mengapresiasi," kata Bima dalam konferensi pers di Balaikota Bogor, Senin (01/07/19).

Ia mengatakan, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalaha kebijakan pemerintah pusat yang harus di kritisi bersama-sama bukan saja implementasinya secara teknis tapi juga dalam aspek filosofinya.

"Pak mentri mungkin punya gagasan yang baik, kami yakini itu. Tetapi kami dilapangan lah selaku pengemban amanah didaerah memahami seluk beluk dinamika keseharian warga dengan tantangan dan problem lainnya," kata Bima.

Bima menjelaskan, kebijakan tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dan pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memang menjadi bagian dalam mensukseskan program itu, tetapi perlu dipahami seluk beluk warga dengan segala dinamika dan tantangannya.

"Jadi tugas Pemerintah Daerah menjadi bagian untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat, tapi tidak bisa kami hanya menjalankan tanpa menyesuaikan dengan dinamika keseharian warga sekaligus mengakonosi apakah target itu bisa tercapai atau tidak," jelasnya.

Pada intinya kalau ada yang mengatakan zonasi itu tujuan baik, hari ini kami Pemkot Bogor mengkritisi hal tersebut. Apakah program zonasi itu baik? Apakah betul yang kita tuju ujungnya adalah lembaga pendidikan dengan kualitas yang sama semuanya, dan apakah mungkin pemerataan Sekolah itu tercapai, tugas kami untuk memberimasukan itu.

Menurut Bima, sistem zonasi seleksi PPDB dengan jarak dekat sekolah belum tepat, lantaran penyebaran sekolah juga belum merata di setiap wilayah. Ini menjadi permasalahan utamanya, sekolah negeri belum dapat menampung semua peserta didik. Lalu ada dampak bagi siswa-siswi yang telah bekerja keras bertahun-tahun mempersiapkan diri, karena nilai dan prestasi akademik menjadi kalah bobotnya dengan letak geografis.

"Jadi apresiasi terhadap kerjakeras dan nilai akademik inilah menurut kami sesuatu hal yang sangat subtantif dimanapun dinegara manapun itu, seharusnya penghargaan setiap pekerja keras akademik diberikan prioritas utama," tegas Bima.

Bima juga mengakui, seingkali Ia menerima masukan dari akademisi yang memiliki pengalaman atau kuliah di luar negeri menyampaikan perbandingan. "Seperti di Jepang contohnya, zonasi itu di berlakukan untuk SD supaya anak anak tersebut bisa perktis dekat dan berjalan kaki," pungkasnya.(AGS/GN)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Comments System

blogger