Ketua FPII Korwil Kota Bogor : "Raperda Kominfo dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2018 Peraturan Ngaco" - Bidik Nusantara

Rabu, 10 Juli 2019

Ketua FPII Korwil Kota Bogor : "Raperda Kominfo dan Persandian Kabupaten Sukabumi tahun 2018 Peraturan Ngaco"

SUKABUMI – Rencana Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 yang akan ditetapkan menjadi PERDA tahun anggaran 2019. Diprotes oleh para kuli tinta di Kabupaten Sukabumi.

Sebab, para wartawan di Kabupaten Sukabumi menganggap adanya Raperda akan mengekang kebebasan pers. Hal tersebut, jelas bertentangan dengan UU pers No 40 / 1999. Dengan itu, beberapa pasal dalam UU Pers jelas mengatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

"Selain itu ada beberapa pasal dan ayat lain yang melindungi kebebasan pers. Pers tidak dapat dikekang kebebasannya melalui Raperda yang diduga pembuatannya asal-asalan tanpa kajian mendalam. Karena undang-undang dengan Raperda itu harus searah dalam satu tujuan," kata ketua Dewan Pers Independen (DPI) Wilayah Jawa Barat Asep Ferdiansyah, Rabu (10/07/2019).

Raperda yang disorot telah dianggap telah mengangkangi UU Pers, khususnya dalam pasal yang telah dibuat Diskominfo dan Persandian yaitu pasal 15. Dalam RAPERDA tersebut terdiri dari 35 pasal, dan dalam pasal 15 ayat 2.

"Secara tegas bahwa pemerintah daerah berupaya membatasi tugas jurnalis. Setiap akan melakukan peliputan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah harus ada rekomendasi dari bupati melalui Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dapat diartikan ketika Jurnalis atau wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya harus memproses ijin dulu baru boleh liputan," ucapnya.

Senada dengan Asep, Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Kota Bogor, Ibrahim Hermawan menilai aturan-aturan tersebut sangat tidak mendasar, "Saya menilai aturan-aturan yang dibuat dalam Raperda itu merupakan peraturan yang "Ngaco" dan sangat tidak mendasar," ujarnya.

Ia menegaskan, jika Perda itu diberlakukan, maka instansi terkait bisa dilaporkan ke polisi atas penghambatan kerja para kuli tinta dengan mengacu pada Undang undang No. 40 tahun 1999 tentang pers.

"Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah," tegasnya.

Ia berpesan, untuk rekan seprofesinya itu untuk tidak bingung dengan adanya hal tersebut. Dirinya mengajak agar para wartawan tetap menjalankan tugas dengan baik.

"Rekan-rekan media tidak usah bingung dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak mendasar. Tetap kita jalankan tugas sesuai tupoksi dan tetap mengacu pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik," ajak Ibrahim.

Dirinya menambahkan, FPII siap jadi garda terdepan untuk menghadapi berbagai Diskriminasi, Intimidasi dan Kriminalisasi terhadap wartawan. (Red)

Sumber : Jabar Online/On
Comments


EmoticonEmoticon