Diduga Melanggar Aturan Kampanye Lurah Semplak dan Caleg PAN Diancam Sanksi Pidana

Diduga Melanggar Aturan Kampanye Lurah Semplak dan Caleg PAN Diancam Sanksi Pidana

Bidik Nusantara
Jumat, 05 April 2019

Kota Bogor- Aparatur Sipil Negara (ASN) di duga terlibat melakukan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, tanpa adanya surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Hal itu di sampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Eko Hardi. Jum'at (5/4/19).

Dirinya, telah memanggil terduga seorang ASN yaitu Lurah Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Serta Calon Legistatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 3 Ahmad Rifky Alaydrus Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Bogor Barat untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye.

"Ya adapun dugaan pelanggaran oleh ASN yang turut serta berkampanye di salah satu tempat ibadah tanpa ada STTP," ungkap Eko.

Oleh karna itu, ia memanggil baik terduga ASN, Caleg yang bersangkutan beserta saksi saksi", Berdasarkan temuan yang mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

"Dugaan pelanggaran tersebut pada saat acara Rajaban di Masjid Al Maidah Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor. Pada tanggal 26 Maret 2019, dan dihadiri caleg atas nama Rifky Alaydrus dari PAN nomor urut 3, Lurah Semplak, dimana pada kegiatan tersebut tidak ada STTP ataupun pemberitahuan," tuturnya.

Selain itu, masih kata Eko, bukti foto dimana Lurah dan Caleg serta beberapa masyarakat berfoto bersama di dalam tempat ibadah dengan menunjukan jari dukungan kepada Caleg tersebut.

"Jika memang terbukti pelanggaran berkampanye jelas sanksinya untuk Caleg, sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta. Untuk ASN yang terbukti melanggar kampanye dengan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta," pungkas Eko.(Da2n/Sally)