Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » Pengusaha Jasa Kontruksi Merespon Positif Adanya Perpres dan Peraturan Pemerintah Baru

KOTA BOGOR - Adanya peraturan peraturan baru dari pemerintah bagi para pengusaha jasa kontruksi, seperti Perpres dan Peraturan Pemerintah lainnya tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, direspon positif oleh DPD AKSI Jawa Barat dalam Mukerda yang dihadiri oleh 14 DPD AKSI Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. 

Acara yang dilaksanakan di RM De Leuit Ageung, Yasmin, Rabu (20/3/2019), dibuka langsung oleh Ketua DPP AKSI Jawa Barat H. Nuli Rahmat dan dihadiri oleh Ketua DPN AKSI Ir. Veri Sinovel, Sekjen DPN Beni Cahyadi, Bendum DPN Budiansyah Hanafi, Sekum DPP Bustaman dan para ketua ketua dam sekretaris seluruh DPD di Jawa Barat.

Ketua DPN AKSI, Ir. Veri Sinovel mengatakan, agenda Mukerda diantaranya membahas aplikasi sikap LKPP (Lembaga Kebijakan Peraturan Pemerintah), membahas online single submiasion (OSS), membahas SK Kementrian Hukum dan HAM untuk CV.

"AKSI selalu update menyikapi peraturan peraturan pemerintah yang baru terhadap jasa kontruksi, elektronik LPJK dan lainnya. Kami memberikan pemahaman dan informasi agar seluruh pengurus melaksanakan peraturan peraturan baru dari pemerintah tersebut," katanya.

Terpisah, Ketua DPP AKSI Jawa Barat H. Nuli Rahmat menuturkan, perkembangan saat ini dengan era keterbukaan informasi publik dan semakin ketatnya persaingan dengan menggunakan sistem berbasis online, para pengusaha jasa kontruksi dituntut untuk semakin serius dan tidak gagap teknologi. 

"Perkembangan kemajuan teknologi saat ini mewajibkan bagi para pengusaha jasa kontruksi untuk melaksanakan seluruh peraturan baru dari Pemerintah. Saat ini semua sistem di bidang jasa kontruksi sudah berbasis online, jadi kita harus menyesuaikan dan menjalankannya," bebernya.

Dengan adanya Mukerda ini, tambah Nuli, AKSI diseluruh Jabar dan umumnya di nasional semakin solid sesuai dengan motto AKSI yaitu AKSI bersatu AKSI jaya dan AKSI sejahtera. "Semua para pengusaha jasa kontruksi bisa mengaplikasikan peraturan yang baru sehingga memudahkan dalam proses lelang jasa kontruksi," harapnya.

Sementara itu, hasil Mukerja DPP AKSI Jawa Barat ini nantinya akan dibawa ke Mukernas mendatang. Agenda Mukernas dijadwalkan dilaksanakan setelah Pemilu 2019 nanti. (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply