Banyak Aduan Warga Soal e-KTP, Disdukcapil di Sidak Komisi I DPRD Kota Bogor

Banyak Aduan Warga Soal e-KTP, Disdukcapil di Sidak Komisi I DPRD Kota Bogor

Bidik Nusantara
Rabu, 16 Januari 2019

KOTA BOGOR - Banyaknya aduan masyarakat terkait pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP membuat Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara, Rabu (16/01/19).

"Kami datang kesini untuk memastikan apakah benar ada masalah dalam pencetakan e-KTP, dan hasilnya memang yang paling signifikan adalah masalah blanko e-KTP yang dari pusat yakni Kementerian Dalam Negeri Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kemendagri Dukcapil)," ucap Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi.

Kiwong sapaan akrabnya menilai, bahwa hal ini sangat ironis karena mengingat sebentar lagi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Disatu sisi kita mendorong partisipasi pemilu pemula yakni anak anak milenial bisa meningkat, tetapi disisi lain ada sekitar 46.000 lebih mereka belum memiliki e-KTP, walaupun ada peraturan bahwa bisa menggunakan Surat Keterangan (Suket) Sementara," ungkapnya.

Menurut Kiwong, e-KTP ini sangatlah penting karena merupakan dasar pegangan masyarakat Indonesia. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kiwong mengaku, akan berkunjung ke Kemendagri Dukcapil bersama pihak Disdukcapil Kota Bogor yang direncanakan pada minggu depan.

"Berdasarkan data yang ada, yang belum tercetak hampir 46.000 lebih untuk pemula dan yang sudah pernah cetak atau merekam data ada hampir 28.000. Jadi kalau ditotal hampir 75.000 total suket yang sudah siap, namun belum bisa dicetak karena tidak ada blankonya," ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjutnya, Disdukcapil siap untuk mencetak jika blanko memang tersedia. "Kita juga akan mengusulkan pencetakan blanko ini baiknya di daerahkan kewenangannya, karena ini batal naik di pusat. Bayangkan kalau satu kota 75.000 dan kalau 500 kota/kabupaten di Indonesia membutuhkan, bisa dibayangkan berapa banyak blanko yang harus dicetak sekarang. Tetapi kalau ini kewenangannya di daerahkan, kan bisa saja di cetak di daerah dan akan lebih cepat di distribusikan kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, kedatangan Komisi I DPRD Kota Bogor disambut hangat oleh pihak Disdukcapil Kota Bogor. Plt Kadisdukcapil Kota Bogor, Dodi Achdiat menerangkan, kondisi kantor Disdukcapil Kota Bogor terutama untuk pelayanan e-KTP memang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terlebih dari rekan rekan dewan di DPRD Kota Bogor untuk memberikan solusi sekaligus bisa memberikan penjelasan kepada warga mengenai kondisi yang ada.

"Kita memang sangat terbatas ketersediaan blanko e-KTP yang mana kewenangan untuk pengadaan blanko e-KTP itu ada di Kemendagri dan undang-undang pun menyatakan demikian," ujarnya.

Lebih lanjut, Dodi mengaku, selama seminggu sekali pihaknya selalu menjemput blanko ke Jakarta dan minggu kemarin sudah mengambil blanko sebanyak 2.000 keping, sedangkan kebutuhan untuk cetak e-KTP di Kota Bogor itu kalau di total ada 100.000 dan ini menjadi PR sampai April 2019. "Tetapi kita agak lega saat kpu mengeluarkan peraturan baru bahwa untuk mengikuti Pemilu 2019 boleh menggunakan suket," katanya.

Secara internal, sambungnya, Disdukcapil Kota Bogor sudah sangat siap karena di anggaran 2018 sudah menyediakan tinta untuk pencetakan 100.000 e-KTP. "Kami juga sudah punya aplikasi cetak secara matic dan cepat, dengan sekali cetak bisa sampai 100.000 e-KTP secara otomatis dan baru ada di Kota Bogor saja se-Indonesia," tutupnya. (MTH)