Mr.Kan: Sepatutnya Ada Kurikulum Ilmu Hukum di Level SMA

Mr.Kan: Sepatutnya Ada Kurikulum Ilmu Hukum di Level SMA

Bidik Nusantara
Selasa, 25 Desember 2018

JAKARTA - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem hukum "Civil Law" yang disebut "Hukum Positif atau Hukum Tertulis" (Written Law) merupakan hukum yang dibuat menjadi Undang-Undang (UU). Demikian ungkap Mr. Kan, pengamat hukum dan politik melalui presrilis yang di terima redaksi. Selasa, (25/11/2018).

Menurutnya, setiap UU dianggap sudah sah sejak tanggal diundangkan dan disosialisasikan melalui media massa. Selanjutnya seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) wajib dan harus dianggap sudah tahu akan ketentuan aturan hukum yang berlaku saat ini (Ius Constitutum).

"Oleh sebab itu "Hukum Tertulis" dapat disebut sebagai "fiksi hukum" karena semua orang dipaksa dan dianggap harus paham aturan hukum yang berlaku, namun faktanya masih banyak masyarakat awam yang belum paham akan aturan hukum yang berlaku," jelasnya.


Mr. Kan berpendapat bahwa akhir-akhir ini di dalam ruang lingkup sosial media seperti di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya banyak masyarakat awam yang terjerat permasalahan hukum, terutama pelanggaran aturan hukum UU ITE dan lain sebagainya.


"Oleh karena pertimbangan tersebut, Saya sarankan, kedepannya pemerintah Indonesia sepatutnya memberikan tambahan kurikulum Pengantar Hukum Indonesia di level Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pendidikan Nasional, mengingat juga akhir-akhir ini hukum telah menjadi salah satu permasalahan utama negara," pungkasnya.



Sumber Rilis : Mr.Kan Pengamat Hukum dan Politik