Update

Bidik Channel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » DPMPTSP Kota Bogor Gelar Sosialisasi Sistem Perizinan OSS

KOTA BOGOR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor melaksanakan Sosialisasi Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) di ruang rapat 1 atau Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, Selasa (18/12/18).

Menghadirkan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantu dan Kerjasama Ditjen Bina Adm Kewilayahaan Kementerian Dalan Negeri RI, Sugiarto, SE, M.Si., Kasubdit Perizinan Sektor Sekunder Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Kukuh Agung Pribadi, sosialisasi dihadiri oleh pihak kelurahan, kecamatan dan para pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).

Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantu dan Kerjasama Ditjen Bina Adm Kewilayahaan Kementerian Dalan Negeri RI, Sugiarto mengatakan, sosialisasi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan layanan perizinan di Indonesia.

"Dengan adanya PP 24 tahun 2018 ini dapat membuka peluang bagi warga untuk bisa melakukan mendaftarkan izin usahanya dengan mudah, hanya cukup melalui gadget, website, sehingga bisa keluar NIB untuk usahanya. Dimana setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki NIB ini sebagai langkah awal dalam berusaha," ucapnya.

Sementara ini, OSS masih dikelola oleh Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian. Namun nanti pada Januari 2019, OSS akan dikelola oleh BKPM RI.

"Ada 3 poin yang diterangkan saat sosialisasi ini yakni pelayanan secara perbantuan atau pendampingan bagi warga yang belum paham, modal prioritas dan layanan prioritas," katanya. 

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi menjelaskan, sosialisasi sistem perizinan OSS ini merupakan kerjasama antara Pemkot Bogor melalui DPMPTSP Kota Bogor dengan Kemendagri dan BKPM RI. 

"Tujuannya adalah penyampaian informasi terkait dengan implementasi dari PP Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik atau lebih dikenal OSS yang saat ini telah mulai dilaksanakan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia," ujarnya.

DPMPTSP Kota Bogor dari awal, lanjutnya, sudah mengadopsi OSS yaitu, pencantuman NIB sebagai salah satu syarat. Dengan memiliki NIB maka pengusaha sudah langsung memiliki Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan, pendaftaran Renxana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) dan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan.

Masih kata Denny, OSS ini juga membantu pemohon yang akan membuat NIB dengan membuka help desk. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Bogor (smart v2). 

"Saat ini proses integrasi antara OSS dan Smart V2 sedang di uji coba. Diharapkan aplikasi Smart V2 ini terintegrasi dengan OSS dan dapat  memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha secara elektronik," pungkasnya.(MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply

Comments System

blogger