Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » Interupsi Saat Paripurna, Maruarar Sirait Bela UMKM

KOTA BOGOR - Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang sudah dirilis oleh Menko bidang perekonomian,  Darmin Nasution,  beberapa hari lalu, dikritik oleh politisi pendukung pemerintah. Salah satunya adalah Maruarar Sirait, yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam Rapat Paripurna DPR usai reses yang berlangsung hari ini, Rabu (21/11/18), Anggota DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait bahkan mengajukan interupsi soal keluarnya paket kebijakan tersebut.

"Pimpinan DPR dan saya sama-sama mendukung pemerintah tapi baru-baru ini ada kebijakan paket 16 yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian berisi 54 Daftar Negatif Investasi (DNI) dicabut yang artinya membolehkan pihak asing masuk," ucap Ara, sapaannya. 

Selama kurang lebih tiga menit, Anggota Komisi XI DPR RI, yg tahun 2019 nanti maju kembali sebagai caleg DPR RI dari dapil jabar 3, kota Bogor dan kab. Cianjur ini menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan itu.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution diminta merevisi atau bahkan membatalkan kebijakan relaksasi pelepasan daftar negatif investasi (DNI)

Maruarar Sirait menilai kebijakan Darmin itu sama saja dengan memberi karpet merah kepada modal asing sebanyak 100 persen pada bidang usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). 

Kritik yang disampaikan Maruarar itu terutama menyasar rencana revisi Peraturan Presiden nomor 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai langkah lanjutan dari peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.

Kebijakan itu memungkinkan penanaman modal asing (PMA), yang sebelumnya harus bermitra dengan UKM atau koperasi, bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100 persen PMA.

"Kebijakan ini bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi, yang selama ini pro-UMKM," kata ara

Maruarar, yang sering turun ke bawah baik dalam rangka reses maupun mendengar aspirasi publik lainnya ini mengaku mendapat banyak keluhan dari pelaku UMKM yang menjadi was-was dengan kebijakan ini. Politisi PDI Perjuangan itu pun menilai pelaku UMKM ini harus dibela dengan sungguh-sungguh. 

"Pelaku UMKM ini harus kita proteksi. Dan secara faktual, pelaku UMKM ini yang mampu bertahan dan menyelamatkan ekonomi saat Indonesia diterpa krisis pada tahun 1998, padahal pengusaha besar rontok satu-satu," kata ketua umum Taruna Merah Putih (TMP). 

Ara juga menjelaskan bawah pelaku UMKM ini mencapai 99,3 persen dari total unit usaha. Angka ini setara dengan penyerapan hingga 115 juta tenaga kerja. 

Orang dekat dengan Presiden Joko Widodo ini juga mengatakan bahwa langkah kebijakan Menko Darmin harus seiring dan seirama dengan langkah kebijakan Jokowi yang selama berpihak pada rakyat kecil. Langkah kebijakan ekonomi Jokowi pun sangat berpihak pada pelaku UMKM. 

Kebijakan Jokowi yang berpihak pada rakyat ini sangat jelas. Misalnya, menurunkan pajak bagi pelaku usaha kecil hingga 0,5 persen, menurunkan bunga kredit usaha rakyat dari 22 persen menjadi 7 persen, serta kebijakan kredit tanpa agunan sebesar Rp 5 juta sampai Rp 25 juta.

"Ini wujud nyata keberpihakan Pak Jokowi pada rakyat untuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial," demikian Ara

Interupsi itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh peserta rapat. Ruang sidang langsung gemuruh dengan suara tepuk tangan usai Ara menyampaikan interupsi tersebut. (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply