Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » Dirjen Perkeretaapian Minta Pemerintah Daerah Ikut Serta Meminimalisir Kecelakaan Di Perlintasan

KOTA BOGOR - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian telah mengadakan rapat koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang Kereta Api (KA) di wilayah Jabodetabek.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Doddy Wahyudin mengatakan, rapat tersebut berlangsung di Hotel Aston, Bekasi, Kamis (25/10/18) lalu. Dalam rapat, pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian mengajak pemerintah daerah untuk ikut meminimalisir adanya kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Jadi rapat kemarin itu membahas keselamatan di perlintasan sebidang, Dirjen Perkeretaapian ingin mencari solusi dan benang merah terkait kecelakaan yang kerap terjadi khususnya pada lintasan sebidang, karena seperti diketahui untuk perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek ini belum ada solusi," ucap Doddy, Rabu (31/10/2018).

Idealnya, lanjut Doddy, pada perlintasan sebidang tersebut dibangun Flyover atau Underpass. Namun pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan tersebut 

Meski demikian, masih kata Doddy, hasil rapat kemarin pemerintah pusat berharap pemerintah daerah ikut meredam pertumbuhan jalan pada perlintasan sebidang.

"Jadi bagaimanapun perlintasan - perlintasan sebidang itu harus atas seizin pemerintah pusat. Kedua tidak memperlebar jalan di perlintasan sebidang tanpa izin karena kondisi real eksisting yang ada sekarang dimulai jalan lingkungan menjadi ruas jalan utama dan hal itu terjadi di beberapa kota - kota besar di Jabodetabek," tuturnya.

Doddy memaparkan, poin penting lainnya, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah tidak memfasilitasi peningkatan jalan pada cikal bakal perlintasan sebidang liar. Artinya, jalan - jalan yang awalnya ada perlintasan sebidang itu tidak dilakukan peningkatan yang akan menjadi legal karena izin dan sebagainya harus dari pusat serta mengacu pada undang - undang keselamatan.

"Menggabungkan perlintasan sebidang yang berdekatan dengan jarak kurang dari 800 meter, Menutup perlintasan sebidang yang sudah ada jalan alternatif. Tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang tidak ada akses diseberang jalan KA. Membangun Frontage Road. Membangun Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) serta perencanaan tata ruang yang baik sehingga menghindari tumbuhnya perlintasa sebidang baru. Solusi dan harapan dari pemerintah pusat sementara seperti itu, karena akan ada pembahasan lanjutan berdasarkan hasil pengecekan di wilayah kota dan kabupaten se-Jabodetabek," paparnya.(MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply