Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » Konflik Sara Sebagai Instrumen Suram Tawar-Menawar Politik

Konflik Sara Sebagai Instrumen Suram Tawar-menawar Politik

Oleh : R. Anggi Triana Ismail

BOGOR - Banyak dinamika politik dalam negeri yang berimplikasi pada nilai-nilai kebangsaan seperti dimulainya dugaan pemberitaan hoax RS yang sekarang sedang di proses di Polda Metro Jaya, gerakan rakyat yang sengaja di formalisasi kan (komunitas, paguyuban, perkumpulan remaja/ibu-ibu/bapak-bapak) sampai pembakaran atribut Ormas terlarang, merupakan preseden buruk yang sudah pengisi negeri ini torehkan dalam menghadapi Pemilu 2019.

Setiap kubu beramai-ramai menyiapkan strategi dan taktik, terlepas itu haram maupun halal. Guna mencapai tujuan nya masing-masing. Isu rasialisme, gender sampai Sara, dilazimkan dalam kompetisi tidak sehat ini. 

Kondisi ini antara lain merupakan konsekuensi ketidakhadiran oposisi terorganisasi yang mampu menantang dominasi kepentingan perampasan sumber daya untuk privat dalam politik Indonesia. Aliansi politik penantang pemerintah selama ini hanya bagian dari upaya meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi politik dagang sapi (Hanya sekedar itu). 

Satu per satu partai-partai politik yang semula mendeklarasikan diri sebagai oposisi, merapat untuk memperoleh bagian kue kekuasaan. Adanya perubahan basic of mind dari masing-masing parpol, telah membuktikan bahwa perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik hanyalah ilusi yang dipermanenkan, sekali lagi Hanya sebatas bagi-bagi kue semata. 

Ini bukan fenomena baru dalam politik Indonesia, dan makin menegaskan bahwa selama ini memang tidak ada pembeda ideologis yang jelas diantara partai-partai politik. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada kompetisi di antara mereka seperti pandangan penganut teori kartel. Polarisasi masyarakat terjadi secara nyata antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Polarisasi ini bekerja untuk mengonsolidasikan dukungan dengan memanipulasi identitas sebagai jalan pintas. 

Namun, adanya polarisasi ini juga menunjukkan bahwa partai politik tidak mampu membangun basis sosial ideologis, sementara masyarakat semakin apatis. Di sisi lain, polarisasi berdasarkan politik identitas juga mengecoh perhatian publik terhadap persoalan yang lebih mendasar dalam politik Indonesia.  Kepentingan ini yang sebenarnya mendasari polarisasi itu, mereproduksinya serta mereduksi makna oposisi politik semata-mata sebagai upaya perebutan kekuasaan belaka! 

Harus Bagaimana Kita?

Di balik segala pen-daku-an perihal melembaga dan berjalannya rangkaian agenda demokrasi sejak 1998, terakhir Pemilu Presiden 2014, tahun ini demokrasi kita sesungguhnya merapuh di sana-sini.

Kendati ia sudah dua kali melewati persyaratan two-turnover test dari Samuel Huntington (karena kita sudah empat kali selamat melaksanakan pilpres), dengan perkembangan mutakhirnya harus dinyatakan bahwa batu uji demokrasi Huntington itu belumlah memadai bagi kita.

Demokrasi kita justru sedang berada dalam kondisi rawan. Lenyapnya toleransi (toleration) bukan hanya dari mayoritas kepada minoritas, melainkan juga antar kelompok, partai, dan terutama kubu politik tak berhenti ketika Pilpres 2014 usai. Iklim fitnah dan hujatan masih terus berlangsung di media sosial sampai spiritual.

Kita lupa pesan Bung Hatta di awal 1920-an bahwa nondiskriminasi adalah syarat mutlak persatuan dan persatuan syarat mutlak kemerdekaan. Alangkah banyak di kalangan masyarakat kita yang saking pandir tak kunjung menyadari bahwa hanya dengan persatuan bangsa kita bisa bertahan tetap merdeka. Kita juga bodoh Karena enggan melirik pernyataan mantan PM iran selaku bangsawan Mahmoud Ahmad Dinejad, _"Sebuah bangsa akan kuat apabila bersatu, bersatu & bersatu!!!"_

Dalam menyikapi masifnya regresi politik yang kini melanda bangsa kita, dua hal patut dijadikan agenda pokok bangsa kita yaitu : 

Pertama adalah pentingnya terus menanamkan kesadaran bahwa demokrasi tegak di atas seperangkat falsafah luhur yang secara arif menunjukkan bagaimana semestinya setiap individu dan kolektivitas ditempatkan secara berharkat vis a vis kekuasaan. Biang dari seluruh regresi politik kita tak lain dari penghalalan cara, tentu termasuk pengabaian nilai-milai reformasi. 

Dalam masyarakat, puncak penghalalan cara adalah penyebaran fitnah keji atau kepicikan primordialisme pada perlombaan penghalalan dalam kacamata sempitnya. Dalam negara, puncak penghalalan cara adalah pemaksaan berlakunya undang-undang yang mencampakkan keniscayaan kedua sisi keabsahan di atas. Bentuk-bentuk penghalalan cara demikian inilah yang menginjak-injak solidaritas kebangsaan, ketercerahan politik, dan etika-akal budi.

Kedua, dalam rangka mengatasi bahaya regresi politik, fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sangat krusial. Sebab, dari seluruh regresi politik yang kita alami, yang paling celaka dan berdampak paling jauh adalah regresi di bidang perundang-undangan. Bertugas sebagai pengawal konstitusi, MK dituntut untuk memperluas cakrawalanya, bukan hanya di ranah hukum formal dan/atau yurisprudensi, melainkan juga di ranah rasionalitas, falsafah, dan sejarah politik.

Jika kita membatasi diri di ranah hukum formal/yurisprudensi, cakrawala kita akan cenderung terpenjara pada teks/makna undang-undang yang diuji dan/atau pada padanan/preseden hukumnya. Kita tak boleh lupa bahwa kendati tiada atau belum ada undang-undang untuk membuat undang-undang, dengan cakrawala rasionalitas politik MK akan mudah menentukan apakah suatu undang-undang dibuat secara jujur, bajik, dan bermartabat atau secara culas, nista, dan rampok. 

Perlu disadari bahwa sebagai syarat mutlak suatu bangsa untuk merdeka, konstitusi pada mulanya adalah paket politik tertinggi yang pokok-pokoknya disusun dengan tingkat nalar prima. Baru segera sesudah itu ia dijadikan patokan hukum tertinggi. Singkatnya, konstitusi adalah monumen politik dan hukum sekaligus dan kedua-duanya mutlak perlu di indahkan. (Red)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply