Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » Wakil Walikota Bogor Melakukan Kunjungan Ke Kantor PD PPJ

KOTA BOGOR - Pasca terjadinya peristiwa kasus dugaan korupsi yang tidak diharapkan pada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman melakukan kunjungan ke Kantor PD PPJ, Kota Bogor, Rabu (05/09/2018).

Usai melihat kondisi Kantor PD PPJ, Usmar mengatakan, dari yang sudah terjadi dan tidak diharapkan ini, ada tanggung jawab moral terutama dirinya sebagai salah satu pimpinan di pemerintahaan. 

Namun, kedatangan Usmar dengan tujuan ingin bertemu dengan seluruh struktur tertinggi, seperti Dirut, Dirops dan para Kabag tidak terindahkan. Pasalnya, para struktur tertinggi PD PPJ telah dipanggil secara mendadak oleh Walikota Bogor, Bima Arya.

"Alhamdulillah baru hari ini saya bisa turun setelah ditetapkannya kawan kita Pak Ir. DSH. Namun memang mereka sedang tidak ada karena di panggil oleh Pak Wali. Saya pun bilang ke Pak Dirut tidak apa-apa, Dirut fokus saja disana dan saya lebih mementingkan kinerja staff kebawah karena fungsi pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar harus tetap berjalan," ucapnya.

Usmar mengaku, setelah berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dirinya melihat semua pegawai bekerja dengan semangat meskipun ditengah keprihatinan yang ada.

"Saya tanya satu per satu para pegawai dan mereka tetap semangat walaupun mereka juga merasa prihatin. Mereka juga berharap proses ini bisa berjalan dengan cepat," ungkapnya.

Usmar pun mengharapkan kepada pihak kejaksaan yang tentunya ditengah-tengah kepadatan kegiatan dan tugas fungsi mereka, proses ini secara administrasi di kejaksaan bisa cepat dilimpahkan sehingga mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat juga. "Lebih cepat kepastian hukum di dapat, lebih bagus untuk kepastian kita semua," jelasnya.

Terkait upaya apapun yang dilakukan seperti meminta penangguhan. Usmar menuturkan, dirinya secara pribadi mendukung upaya itu. "Mudah - mudahan Pak Dirut dan reng-rengan serta Pak Wali dengan kapasitasnya, bisa membahasakan ke Kejari sehingga ada pemahamannya untuk penangguhan sementara," katanya.

Sedangkan terkait statusnya, lanjut Usmar, itu masalah kewenangan kejaksaan. Tidak bisa meminta misal penahanan rumah maupun Kota, karena memang itu kewenangan informasi hukumnya ada di kejaksaan.

"Yang terpenting adalah upaya kita untuk memohon penangguhan dengan jaminan kepala daerah (Walikota) dan secara pribadi pun saya siap menjadi tambahan jaminan disamping Pak Wali atas dasar bahwa yang bersangkutan akan koperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti baru, melarikan diri dan hal lainnya," ujarnya.

Sementara itu, terkait Walikota Bogor sudah mengantongi nama - nama untuk dijadika Plt Dirum PD PPJ, Usmar menegaskan, secara pribadi dirinya mengharapkan ada Coolingdown, jangan terburu - buru. 

"Oleh karena itu, saya melihat ternyata kinerja berjalan secara bagus dan solid bahkan pelatihan akuntansi berjalan. Harapannya seminggu ini baik saudara kita Pak DSH di Lapas Paledang Kelas I sudah beradaptasi dan menyesuaikan. Jadi dalam waktu seminggu ini rasanya Plt wajib ditunjuk karena pasti kebijakan - kebijakan dalam upaya pengelolaan pasar ini sangat terkait erat dengan pengelolaan keuangan dan hal ini adanya di direktur umum," imbuhnya.

Lebih lanjut, Usmar menambahkan, melihat situasi kondisi saat ini, melihat karena ini bagian utuh dari pemerintahan dan pembinaan BUMD juga ada di pihak pemerintah. Jika dimintai saran oleh Pak Wali walaupun Pak Wali sudah mendapatkan masukan dari dewan pengawas dan stake holder lain. 

Usmar menyarankan untuk kapasitas Plt dengan kriteria yang diambil dari jabatan - jabatan yang paham keuangan di pemerintah kota.

"Misal bisa dari inspektorat, BPKAD maupun dari bagian perekonomian lainnya. Jadi tiga kriteria itu sudah cukup, atau bisa juga mengekspor dari BUMD sehat seperti dari PDAM maupun BUMD lainnya," pungkasnya. (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply