Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » » Mr.Kan : Sepatutnya Pemilik Media Massa Tidak Dijadikan Tim Sukses

JAKARTA - Adanya beberapa pemilik media yang menjadi tim sukses (Timses), dalam pencalon Presiden dan Wakil Presiden petahana periode 2019- 2024 mendatang, Pengamat Hukum dan Politik Mr. Kan angkat bicara.

"Saya kira tidak pantas seorang yang menjadi pemilik media massa dijadikan sebagai ketua Timses, karena perusahaan media massanya itu beresiko dan berpotensi melanggar Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS (UU PERS). Dengan ini, saya kira sudah mengarah adanya unsur bertentangan dengan UU PERS," ungkap Mr. Kan melaui pers rilis yang diterima Redaksi, lewat pesan singkat WhatsApp messenger. Sabtu, (08/09/2018).

Pria yang memiliki nama lengkap Kan Hiung itu memaparkan, didalam UU PERS ada susunan yang dibuat dan disebut KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) oleh Dewan PERS. Pada pasal 1 angka 1 kode etik jurnalistik UU PERS mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

"Dalam penjelasan pasal tersebut, saya mengambil arti berimbang dan tidak beritikad buruk. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang imbang atau setara dari pemberitaan yang dilakukan oleh media massa dengan dasar asas jujur dan adil, dan juga dalam arti tidak adanya keberpihakkan," paparnya.

Nah sekarang, lanjut Mr.Kan, pemilik media massa dijadikan ketua timses. Jadinya seperti apa rasa kepercayaan kita terhadap semua perusahaan media massa yang dimiliki oleh ketua teamses tersebut. "Apakah media massanya itu mampu untuk tidak keberpihakkan?. Saya kira ini secara logika saja kita bisa memberikan jawaban akuratnya seperti apa," ujarnya.

Kemudian, masih kata Mr. Kan, penjelasan beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

"Apakah kita yakin kedepannya pemberitaan dari media massanya itu tidak akan berpotensi merugikan kandidat lain?," sambaungnya.

"Menurut pengamatan saya pribadi, seharusnya semua pihak yang mendirikan dan menyediakan perusahaan media massa yang pada pokoknya perusahaan yang melakukan penyiaran berita publik tidak pantas dan tidak diperbolehkan terlibat menjadi politisi. Dikarenakan didalamnya akan bertentangan dengan kedua undang-undang seperti penjelasan saya diatas ini," pintanya.

"Saya sangat berharap, kedepannya ada sistem didalam kepemerintahan Negara Republik Indonesia untuk dan adanya larangan, yang melarang keras semua pemilik media massa dan personal wartawan atau PERS untuk tidak diperbolehkan terlibat menjadi politisi. Terkecuali bagi pihak personal wartawan atau PERS yang ingin menjadi politisi harus mengundurkan diri dari profesinya sebagai PERS," harap Mr. Kan.

Ia juga berpesan kepada pemilik perusahaan PERS tentang adanya larangan khusus yang keras, bahwa selama perusahaan media massanya masih tetap bergerak tidak diperbolehkan terlibat menjadi politisi.

"Jika tidak ada larangan seperti sekarang, saya perhatikan cukup banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan korbannya adalah seluruh rakyat Indonesia yang turut membaca media massa. Dalam kutip, khususnya media massa yang diduga tidak JURDIL," pungkasnya.

Sumber : Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply