Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » DPRD Minta Pemkot Bogor Jangan Tergesa - Gesa Terhadap Angkot Modern

KOTA BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk tidak tergesa - gesa melakukan konversi Angkutan Perkotaan (Angkot) dari konvensional menjadi Angkot Modern dengan sistem tiga angkot konvensional menjadi dua Angkot Modern.

"Angkot yang nanti dijalankan ini milik Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (KODJARI) dan sekarang tersendatnya karena surat - suratnya belum selesai serta diurus oleh Dishub, kan lucu. Memangnya milik Pemkot Bogor ?," ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Bgoor, Shendy Pratama usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa (25/09/2018).

Menurut Shendy, hal ini merupakan bisnis to bisnis dan seharusnya KODJARI yang mengurus. Sampai saat ini DPRD pun belum menerima data badan hukum tersebut.

"Kita belum menerima datanya dari badan hukum ini, memiliki berapa angkot dengan plat nomor mana yang ingin di konversi, jangan sampai jadi kamuflase doang," tegasnya.

DPRD menilai jika kedua belah pihak (Dishub dan KODJARI, red) belum siap terhadap konversi angkot tersebut.

"Pada intinya, ada upaya pengawasan dari DPRD menindaklanjuti itu sehingga terlihat disana belum siap dua - duanya baik dari Dishub maupun KODJARI. Dishub juga belum menyampaikan kajian ke kita.," sambungnya.

Harus disampaikan juga, lanjutnya, bagaimana efek kedepan karena ini jangka waktunya hanya 5 tahun peremajaan sampai nanti akhirnya beralih ke konversi tiga banding satu yakni menjadi bus.

"Oleh karena itu, harus melibatkan DPRD juga. Kemarin saya sudah menyatakan ke Kadishub jangan dulu di launching dan sepertinya Dishub mendengar arahan dari DPRD," ujarnya.

Shendy menambahkan, nanti akan dirapatkan kembali dengan Dishub menyikapi hal ini kedepannya, yang paling jelas di anggaran perubahan ini jangan ada dulu anggaran tambahan yang sifatnya spekulatif.

Shendy pun mempertanyakan, sebenarnya keinginan siapa konversi angkot ini, apakah keinginan pengguna angkot atau pengguna jalan. Jika pengguna jalan, kemacetan saat ini karena banyak pemakai angkutan online, tetapi jika pengguna angkot, menurutnya tidak mengakomodir.

"Kalau pengguna jalan dengan dikurangi selisih angkot, apakah dapat mengurangi pengguna jalan ? kan tidak tahu. Kalau masalah penganggaran kan yang mengatur dari badan hukum (KODJARI, red) cuma kita melihat jangan sampai terjadi monopoli yang hanya menggunakan satu brand (APV, red)," tandasnya. (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply