Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » Bongkar Siapa Dalang Dibalik Proyek Mega Korupsi Angkahong

KOTA BOGOR - Sejumlah aktivis, praktisi hukum, politisi, mahasiswa, dan anggota DPRD Kota Bogor menggelar diskusi bersama Sekretaris DPN Peradi, Sugeng Teguh Santoso(STS) alias Ngobrol Santai (Ngobras) bareng STS di cafe Savana Camp, Jalan Dr. Semeru  No. 96, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (19/09/2018).

Sebelumnya, diskusi perdana ini bertujuan untuk membedah dan membongkar perkara tentang siapa dalang dalam mega korupsi angkahong.

Disamping itu, diskusi juga di gelar karena gerah dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) yang hingga kini tak kunjung mengumumkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan lahan Angkahong senilai Rp43,1 miliar di belakang Pasar Warung Jambu. 

Padahal, surat perintah penyidikan (sprindik) kloter kedua dengan No.Print-59/0.2/FD.1/01/2017 telah dikeluarkan pada 31 Januari 2017. Namun, sikap Kejati Jabar yang cenderung pasif dalam menangani perkara yang merugikan keuangan negera sebesar Rp23 miliar tersebut.

STS mengatakan bahwa dari diskusi tersebut telah memunculkan fakta baru, yakni terkait pemanggilan pimpinan DPRD oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan, pasca munculnya sprindik tersebut. 

"Tapi sampai sekarang kasus itu tak berlanjut, dan kami akan kembali datang ke kejati untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut," kata STS

Menurut dia, pihaknya juga akan mendesak kejaksaan untuk segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus Angkahong. "Kami ingin keadilan dapat ditegakan, dan kejati mesti mengungkap siapa tersangka barunya," katanya.

STS juga mengaku bahwa sebelumnya ia sempat berdiskusi dengan ketiga terpidana yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin, yakni Hidayat Yudha Priatna (mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM), Irwan Gumelar (mantan Camat Tanah Sareal) dan Ronny Nasrun Adnan (Ketua Tim Appraisal). 

"Pada kesempatan tersebut ketiga mengaku terdzolimi dengan kasus Angkahong. Tapi mereka takut bersuara," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo meminta Kejati Jabar segera memproses nama-nama yang disebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung turut serta atau pleger dalam kasus Angkahong. 

Apalagi lanjut dia, hal tersebut sudah diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya nomor 994 K/PID.SUS/2017 tertanggal 27 Juli 2017 mengabulkan kasasi jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan menolak permohonan kasasi tiga terpidana.

"Harusnya dengan adanya putusan itu, kejati langsung bergerak menyelesaikan perkara Angkahong. Terlebih sprindik baru sudah dikeluarkan," ungkap Dwi.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mengatakan bahwa masyarakat Kota Bogor masih menunggu keseriusan Kejati Jabar untuk menuntaskan perkara rasuah tersebut. 

"Hukum tak boleh tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kejaksaan harus dapat menegakan supremasi hukum dengan setegak-tegaknya," pungkasnya (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply