Update

Bidik Chanel

Peristiwa

Pendidikan

Pariwisata

Sejarah

Infotainment

Galery

» » » » » Banwaslu RI Gelar Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017

KOTA BOGOR - Bawaslu Republik Indonesia menggelar sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Hotel Arch, Jl. Padjajaran, Bogor Utara, Selasa (11/09/2018).

Bawaslu juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. Ahmad Riza Patria MBA sebagai narasumber dan acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat ini membahas dan mengupas tuntas Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Pada kesempatan itu, Ir. Ahmad Riza Patria MBA selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sangat mendukung acara yang digelar oleh Bawaslu agar pemilu 2019 berlangsung dengan aman dan masyarakat ikut berpartisipasi dengan gembira.

"Kita mendukung berbagai fasilitas yang dibutuhkan penyelenggara (KPU, Bawaslu) termasuk anggaran yang dibutuhkan, diantaranya adalah anggaran sosialisasi yang memang kami berikan dari DPR RI kepada Bawaslu dan KPU agar masyarakat memahami mengerti bagaimana berpartisipasi menggunakan hak pilihnya," ucapnya.

Saat ditanyakan terkait permasalahan Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang saat ini sedang berjalan yaitu diloloskannya 35 bacaleg mantan koruptor oleh Bawaslu, Bang Riza sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa memang di Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tidak ada pasal yang menjelaskan bahwa mantan koruptor dilarang untuk maju lagi dalam kontestasi pileg.

"Kami sempat mempertanyakan sebagai partai politik kenapa diperbolehkan dan kata pemerintah itu sudah sesuai dengan putusan MK yang membolehkan mantan napi karena mereka sudah menjalani hukuman dan membayar denda sehingga memiliki kesempatan yang sama dan hak asasi yang setara serta tidak boleh dilanggar," tuturnya.

Pria yang pernah berkiprah di KPU DKI Jakarta itu menerangkan, bahwa Undang-undang No.7 Tahun 2017 berlawanan dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

"Solusinya adalah partai politik menarik dan mengganti caleg-calegnya atau pemerintah mengeluarkan perpu untuk mengganti undang-undang yang sudah ada terkait masalah ini," imbuhnya.

Dengan adanya 5 kader Gerindra yang tergabung didalam 35 daftar bacaleg mantan koruptor, Bang Riza yang juga menjabat sebagai Ketua DPP mengklarifikasi bahwa DPP Gerindra sudah meminta kepada DPC dan DPD untuk mengganti bacaleg mantan koruptor.

"Sekarang juga kita sudah menghimbau dan meminta kepada daerah yang tercatat untuk mengganti calonnya tersebut," pungkasnya. (MTH)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply