Ads




» » » » » Mr.Kan : Rakyat Indonesia Patut Menolak Freeport Perpanjang Kontrak.

JAKARTA - Pada 7 April 1967 lalu pertama Freeport dikontrakan, tidak pernah ada data Deviden Negara yang jelas hingga hari ini. Semelternya atau pabrik peleburannya pun tidak ada di Indonesia hingga hari ini, Hasil pertambangan emas dan lain-lain semuanya langsung dikirim keluar negeri.

Jika tahun 2021 kontrak Freeport diperpanjang hanya dengan alih-alih pemerintah Indonesia akan membeli sahamnya 51%, Maka tahun 2041 setelah kontrak habis, mungkin kita akan gigit jari bersama-sama tanpa ada rasa apa pun lagi," ungkap Mr.Kan melaui Pers rilis yang di terima Redaksi, Selasa (24/07/18).

Lanjut ia menuturkan, kita rakyat Indonesia semuanya akan mengalami mimpi buruk yang sangat panjang, akan harta karun kita yang pernah ada di wilayah papua.

Karena menurutnya, mungkin selama 20 tahun kedepannya, pada saat kontrak freeport berakhir, Kemungkinan sangat besar isi kekayaan alam yang ada di Freeport sudah habis di KERUK.

"Saya minta maaf, saya kira dari dulu kita sebagai orang kecil sudah termasuk dungu bersama, karena dahulu kita sama-sama tidak tahu apa-apa sehingga kita juga tidak bisa berbuat apa-apa," katanya.

Namun saya kira sekarang kita sudah sama-sama sadar sepenuhnya, bawa harta kekayaan alam kita dikeruk, hanya dengan alih-alih transaksi kontrak, sekali lagi, padahal hasilnya buat negara pun tidak ada data yang jelas.

Apakah dulu kita dungu bersama, Lalu kedepannya kita juga akan dungu bersama lagi?," uajrnya.

MR.Kan juga mengatakan, Solusinya, Demi mempertahankan kekayaan sumber daya alam Negara Republik Indonesia, Kita sebagai rakyat Indonesia yang se-bangsa dan se-tanah air, dari sabang sampai merauke, kita sudah sepatutnya bersama-sama menolak keras kontrak Freeport untuk diperpanjang lagi, mulai sekarang juga kita tolak bersama-sama.

"Negara Republik Indonesia adalah negara Berdaulat, Mari kita minta  semua aparatur penegak hukum dinegeri ini bahu membahu untuk dapat tegakkan pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan. kita sebagai rakyat Indonesia harus bersama-sama pemerintah untuk turut betul-betul mempraktekkan kedaulatan Indonesia," kata pria akrab disapa Kan itu.

Lebih lanjut ia menegaskan, Tidak boleh ada negara luar mana pun dan atau pihak mana pun untuk mendikte hukum dan undang-undang yang berlaku didalam negara republik Indonesia.

"Semua perundang-undangan yang berlaku didalam negara Republik Indonesia wajib dan harus bersifat mengutamakan kepentingan dan keadilan untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia diatas kepentingan apa pun dan pihak mana pun," pungkasnya.


Suber Rilis : Mr.Kan Pengamat Hukum Dan Politik.

About bidiknusantara com

Terima kasih telah mengunjungi Bidik Nusantara, Untuk informasi publikasi, liputan dan iklan hubungi redaksibidiknusantara@gmail.com atau 081317043003
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar :

Leave a Reply